PENJELASAN SLIK - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Gede Indra Dewa sedang memberikan penjelasan SLIK sangat penting dalam mendeteksi calon debitur pada pembukaan Workshop Pelaporan Informasi Kredit UMKM.

Denpasar (Bisnis Bali) – Menuju koperasi berkualitas sudah saatnya seluruh manajemen koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dilengkapi infrastruktur perangkat informasi teknologi yang memadai. Salah satunya untuk dapat mengetahui data calon debitur melalui BI Cheking (sekarang diganti dengan sebutan Sistem Laporan Informasi Keuangan /SLIK). Sehingga manajemen mampu mendeteksi keamanan calon debitur.

Hal ini ditegaskan Senior Financial Sector Specialist World Bank Group Finance and Markets, Mohamad Nazirwan (Iwan) mendampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Gede Indra Dewa Putra, S.E.,M.M., dan Direktur LDP Bali Certif, Drs. I Gede Suriadnyana di sela-sela ‎Workshop Pelaporan Informasi Kredit UMKM yang diikuti 50 pengelola KSP se Bali diselenggarakan Kementrian Koperasi dan UKM RI bekerjasama dengan World Bank Group dan LDP Bali Certif di Hotel Quest Denpasar, Kamis (23/8).

Istilah BI Cheking sudah diganti SLIK yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Manfaat dan fungsinya sama untuk mendapatkan data informasi dari calon debitur.

‎SLIK ‎mengecek pinjaman kalau mau melakukan kredit. Di Indonesia ada dua pengelola informasi kredit. Dan ‎SLIK sangat bermanfaat buat lembaga keuangan seperti KSP. Karena informasi dari SLIK dilengkapi historis dari debitur.

”Biasanya dengan KTP, data bisa diketahui calon debitur apakah sudah ada pinjaman di beberapa perbankan. Apakah lagi ada masalah, semuanya dapat diketahui. Dengan informasi ini akan menjadi acuan dari KSP untuk mempertimbangkan memberikan pinjaman lagi. Dengan SLIK mendidik menjadi lebih disiplin dan calon dibitur akan berusaha mencari kepercayaan dari lembaga pebiayaan,” tegasnya sambil mengakui perangkat manajemen KSP umumnya di Bali belum siap, namun sangat perlu diketahui SLIK sangat penting dalam keamanan manajemen KSP.‎

Sementara itu, I Gede Indra Dewa Putra menyebutkan jumlah koperasi di Bali 4.832 unit, dan dari jumlah tersebut ada 4.827 bergerak di unit simpan pinjam (KSP). Dengan dominannya KSP ini maka sangat perlu tatakelola manajemen yang baik. Salah satunya mampu melakukan deteksi kepada calon debitur. Jika dapat dilaksanakan segera berarti KSP di Bali selangkah lebih maju.

”Memang pada umumnya KSP di Bali belum dilengkapi dengan perangat informasi teknologi yang memadai. Sehingga mampu melaksanakan pelayanan yang prima. Namun demikian sudah banyak pula KSP yang infrastruktur manajemennya cukup canggih, maka KSP yang sudah dikelola profesional inilah agar bisa akses SLIK,” harapnya.

Ditambahkan, dengan data informasi tentang calon debitur akan lebih aman dan dapat melakukan tolok ukur kemampuan kewajiban debitur. Berbeda dengan LKM lainnya seperti BPR sudah dapat akses SLIK. Sehingga aman jika menyalurkan kredit. Sama dengan bank umum lainnya juga sudah mudah akses SLIK. ”Nah KSP belum bisa selama ini akses SLIK, sehingga sering sekali debiturnya tidak mampu melakukan kewajibannya. Sehingga terjadi masalah kredit dan terbukti ada KSP yang Non Performing Loan (NPL) nya sampai 10 persen. Tapi umumnya masih NPL KSP masih dibawah 5 persen, bahkan ada yang NPL nya nol persen,” jelas Indra Dewa. (sta)