Denpasar (Bisnis Bali) – Kalangan perbankan dipastikan tak akan menerapkan drama sita atau main sita bagi debitur yang mengalami kendala dalam pembayaran kredit khususnya korban gempa Lombok.

“Saat ini bukan lagi zamannya main sita. Secara normal, perbankan akan melakukan pendekatan secara persuatif terkait kredit bermasalah,” kata Regional Head PT Bank Danamon Bali-Nusa Tenggara, I Gusti Agus Indrawan di Renon, Selasa (14/8).

Sementara terkait debitur korban gempa Lombok, tentu bank tak memikirkan terlebih dahulu agar nasabah wajib membayar kewajibannya tepat waktu mengingat tidak ada yang ingin menjadi korban bencana alam. Fokus bank saat ini akan melakukan pendataan nasabah termasuk usaha-usaha apa saja yang berpotensi terdampak gempa.

“Kami pun saat ini sudah mendata dan melaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan terkait berapa jumlah nasabah dan usaha di Bali maupun Lombok yang berpotensi terdampak gempa. Termasuk memberikan dukungan moral terhadap karyawan mengingat trauma yang mereka masih rasakan,” ujarnya.

Terkait penanganan debitur terdampak, Lopes biasa ia disebut, bank umumnya akan memilih restrukturisasi apabila debitur benar-benar mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya. Terganggunya kewajiban debitur bukan karena salah nasabah melainkan kondisi force majeure.

“Bank akan melakukan pendekatan dengan debitur untuk proses penjadwalan kembali terkait jadwal untuk membayar kredit, persyaratan kembali hingga penataan kembali terkait besaran bunga kredit,” paparnya.

Ia pun menegaskan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) Bank Danamon secara nasional masih terjaga di kisaran 3,3 persen pada semester I 2018, jauh di bawah ketentuan regulator.

“Kualitas aset kita terus terjaga melalui pengelolaan risiko yang prudent, proses kolektif dan kredit recovery yang prudent sehingga rasio NPL 3,3 persen,” ujarnya.

Selama ini, penyaluran kredit secara nasional ditopang kredit konsumer mortgage atau KPR dan small medium enterprise atau UKM.

“Bank juga terus meningkatkan kualitas asetnya melalui penerapan prosedur pengelolaan risiko yang pruden, serta proses collection dan credit recovery yang disiplin,” tegasnya.

Sebelumnya Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Hizbullah meminta kepada kalangan industri jasa keuangan (IJK) yang berkantor di Bali namun wilayah kerjanya mencakup NTB dan NTT agar dapat memantau terus perkembangan usahanya dan tetap melayani transaksi keuangan masyarakat yang terdampak gempa Lombok.

“Untuk itu kami harapkan bank-bank dengan areal kerja NTB tersebut agar tetap beroperasi malayani masyarakat, walaupun sebagian ada yang beroperasi terbatas,” katanya. OJK akan berupaya agar operasional bank tersebut bisa pulih secepatnya. (dik)