Denpasar (Bisnis Bali) – Pergerakan Tahun Anggaran 2018, khususnya semester pertama dinilai kurang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya serapan anggaran pembangunan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika saat memimpin rapat kerja Evaluasi Program Pembangunan Provinsi Bali Semester I Tahun 2018, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar (24/7).

Menurutnya hal ini bukan hanya permasalahan Pemprov Bali, namun sudah menjadi permasalahan nasional. “Untut itu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan Perubahan APBN Induk 2018,” jelasnya dalam rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Instansi Vertikal, Forkompimda, serta Kepala OPD seluruh Pemprov Bali.

Penyerapan anggaran yang rendah adalah implikasi dari rendahnya realisasi program yang disebabkan banyak faktor, seperti perlambatan ekonomi nasional dan global. “Yang terutama terjadi di Pemprov Bali atau mungkin juga di Kabupaten Kota adalah karena ada rasionalisasi anggaran. Tapi kita harus terus mencari solusi permasalahan tersebut. Saya yakin melalui pembenahan dan kerja keras bersama semuanya akan teratasi,” imbuhnya.

Selain itu, hal-hal penting yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah kemiskinan. Ia mengharapkan semua pihak terus fokus mengupayakan program terintegrasi meskipun gubernur berganti. Disamping itu, ia juga berharap semua pihak bisa memantapkan koordinasi agar tercapai pemerintahan yang efisien, serta perlunya antisipasi akan isu-isu strategis pembangunan baik global, nasional dan regional.

“Untuk Bupati/Walikota, saya mengingatkan, agar bersama-sama mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program-program prioritas dan strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kemudian mensinergikannya dengan program Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bali, I Wayan Whiastana Ika Putra menjabarkan, karena berbagai halangan, Pemprov Bali melakukan rasionalisasi anggaran di segala lini. Namun ada pencapaian Pemrov Bali yang perlu diapresiasi juga.

Menurutnya, kemiskinan masih lebih banyak di pedesaan. Untuk itu, dukungan dana desa yang sangat besar sangat diperlukan agar pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dia juga menjelaskan bahwa semua indikator pembangunan berada di atas rata-rata nasional. “Tentu ini prestasi atas kerja keras kita semua,” simpulnya. (pur)