Rektor Undiknas University, Prof. Dr. Gede Sri Darma, DBA.

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemerhati ekonomi dari kalangan kampus menilai perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok tak bisa dianggap ringan. Apalagi dengan pengenaan pajak 200 miliar dolar AS bagi produk Tiongkok. Perang dagang tersebut diprediksi bisa pula berimbas pada ekonomi di daerah, termasuk Bali.

Rektor Undiknas University, Prof. Dr. Gede Sri Darma, DBA. di Nusa Dua, Kamis (12/7) mengatakan, ekonomi Bali tentu akan terimbas oleh kebijakan Amerika Serikat tersebut. Imbas tersebut akan dirasakan saat Presiden AS Donald Trump mengevaluasi kembali kebijakan pemotongan tarif bea masuk atau Generalized System of Preference (GSP) ke beberapa produk ekspor, termasuk dari Indonesia. Dampak perang dagang itu berpotensi mengarah ke berbagai sektor, di antaranya produk-produk yang dihasilkan pelaku usaha di Indonesia, termasuk Bali.

“Semoga produk Indonesia tidak banyak yang dikenakan pajak bea masuk ke Amerika,” harapnya.

Kini terdapat 124 produk ekspor Indonesia sedang dievaluasi bea masuk oleh negara adi kuasa tersebut. Untuk itu diharapkan Indonesia jangan mengikuti strategi Donald Trump. Pemerintah bisa mencari jalan atau peluang dari perang dagang tersebut.

“Perang dagang kedua negara ini bisa membuyarkan implementasi globalisasi pada 2020 mendatang,” ujarnya.

Sri Darma berharap Worl Trade Organization (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia, mestinya turun tangan menengahi situasi ini. Jelang 2020, semestinya bea masuk atas barang impor sebesar nol persen, bukan sebaliknya, dikenakan bea masuk sangat besar 20 persen.

“Terjadinya perang dagang karena Tiongkok hanya membalas atas kebijakan strategi Amerika Serikat tersebut,” paparnya.

Ia pun berharap pengusaha lokal dalam negeri bisa meningkatkan kualitas dan menjaga daya saing produk.

Sementara itu pemerhati ekonomi lainnya, Dr. Indrawan menilai, perang dagang ada baik dan buruk. Buruknya barang ekspor dari Indonesia tentu terkena biaya yang lebih tinggi 10 persen hingga 25 persen dari yang sekarang ditetapkan. Itu secara tidak langsung mempengaruhi ekspor negara yang bisa turun drastis.

“Salah satu barang ekspor yang rentan terkena penghapusan insentif GSP bisa tekstil,” terangnya.

Produk ekspor dalam negeri terganggu tentu menjadi ancaman perekonomian di daerah penghasil komoditas atau barang ekspor tersebut. Diharapkan pemerintah bisa membantu untuk mencari negara tujuan ekspor potensial lainnya. (dik)