Denpasar (Bisnis Bali) – Bank Indonesia (BI) segera menerapkan relaksasi kebijakan loan to value (LTV) untuk kredit properti dan rasio financing to value (FTV) untuk pembiayaan properti atau KPR rumah pertama. Relaksasi yang mulai berlaku 1 Agustus tersebut memuat ketentuan uang muka atau down payment (DP) KPR bisa jauh lebih rendah atau nol persen. Mungkinkah developer dan bank bisa merealisasikannya atau hanya sekadar angin surga?.

Selain menerapkan relaksasi nilai LTV atau FTV, BI juga memberikan kebebasan kepada perbankan untuk menentukan besaran uang muka maupun batas pendanaan LTV untuk pembelian hunian pertama kategori rumah tapak maupun rumah susun tipe di atas 70 meter persegi dan rumah susun tipe 22-70 meter persegi.

Aturan tersebut juga memuat ketentuan yaitu kewajiban bank untuk memastikan tidak adanya pengalihan kredit oleh debitur kepada debitur lain di bank yang sama ataupun bank yang lain dalam jangka waktu minimal satu tahun, atau yang disebut sebagai holding periode.

Menyikapi kebijakan tersebut, Ketua DPD REI Bali Pande Agus Permana Widura menyatakan, secara garis besar makin besar rasio LTV/FTV, maka makin kecil DP yang harus dibayarkan oleh konsumen. Tetapi, uang muka lebih kecil atau ringan, maka cicilan rumah yang harus dibayarkan umumnya akan makin besar dan waktu lamanya kredit menjadi lebih panjang.

Cicilan yang dibayarkan makin tinggi dan waktu lebih panjang inilah diakuinya sangat rentan bisa memicu risiko kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) nasabah KPR yang dibiayai bank penyalur.

“Kami juga sudah menanyakan perihal kebijakan ini DP nol persen ini terhadap sejumlah perbankan di Bali tetapi mereka masih menunggu,” katanya.

Pande menyadari perbankan belum bisa segera merealisasikan karena masih pikir-pikir mengingat terkait dengan masalah potensi kredit bermasalah.

“Saya khawatir dengan adanya DP nol persen dari sisi marketing seolah-olah ada angin surga tetapi akhirnya memberatkan end user di akhirnya mengingat bunga cicilan akan tinggi,” terangnya.

Dari sisi pengembang Pande mengakui justru akan ragu menjual karena konsumen tak memiliki tanggung jawab. Dicontohkan membeli barang dengan DP nol persen maka tanggung jawabnya tidaklah sebesar ketika wajib menaruh uang sebagai uang muka.

“Rasa tanggung jawab bagi konsumen berbeda jika mereka bayar DP dengan tanpa DP,” ucapnya.

Dia menilai idealnya, konsumen tetap dikenakan uang muka 5-10 persen, jika memungkinan uang muka tersebut diizinkan untuk dicicil sehingga baik konsumen maupun developer memiliki tanggung jawab. Belum lagi, kenaikan suku bunga acuan juga berpotensi meningkatkan suku bunga KPR. Alhasil meskipun sudah ada kebijakan tanpa uang muka tetap saja konsumen akan membayar lebih mahal sehingga memberatkan mereka.

“Kebijakan ini harus dikaji betul, apakah strategi ini baik untuk mendongkrak penjualan unit rumah serta meningkatkan kemampuan daya beli rumah masyarakat,” jelasnya.

Kepala Kantor Perwakilan BI Bali Causa Iman Karana mengatakn, pelonggaran LTV guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

“Jadi imbang ketika BI menaikkan suku bunga acuan. Kini tinggal bagaimana bank, pengembang dan pemerintah merespon dengan baik kebijakan ini,” katanya.

Melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian nasional. Karenanya kebijakan ini, sebaiknya segera dimanfaatkam oleh bank dan pengembang untuk mendorong pertumbuhan permintaan perumahan, khususnya untuk rumah pertama. (dik)