Denpasar (Bisnis Bali) – Kalangan bank badan umum milik negara (BUMN) didesak untuk bisa lebih berperan melalui kebijakan atau aturan yang lebih pro pada kalangan UMKM. Kondisi itu menyusul banyaknya UMKM yang cenderung beralih ke kalangan bank umum swasta nasional (BUSN), karena dinilai lebih bisa memberikan apa yang dibutuhkan kalangan usaha kecil untuk kelangsungan usaha.
“Besaran suku bunga pinjaman yang serendah-rendahnya tetap menjadi pilihan para pengusaha untuk mendapatkan pinjaman dari suatu bank untuk meningkatkan daya saing agar tetap bisa bertahan hidup secara berkelanjutan,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fisikal dan Moneter, IB Kade Perdana, Senin (9/7) kemarin.
Terkait itu, untuk mendapatkan pembiayaan dengan bunga murah, para pengusaha tidak peduli apakah itu bersumber dari BUMN atau BUSN? Namun tidak jarang suku bunga pinjaman dari bank BUSN ada yang mampu memberikan suku bunga yang lebih murah dari bank BUMN. Selain itu, prosedur dan persyaratannya tidak jelimet dengan respons pelayanannya yang baik dan cepat. Akibatnya, tidak sedikit kalangan UMKM ini yang cenderung melirik BUSN untuk kebutuhan modal kerja, termasuk menyalurkan aktivitas keuangan lainnya.
“Kondisi itu sangat disayangkan, mengingat sudah semua bank BUMN menjadi perusahaan terbuka dan telah lebih lama melayani para pengusaha dalam perannya sebagai agen pembangunan. Selain itu, mendapat suntikan permodalan dari pemerintah dan dana milik pemerintah maupun perusahaan BUMN cenderung besar tersimpan di bank plat merah selama ini,” ujarnya. (man)