Perbarindo Bali Gelar Pelatihan Survailen dan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur BPR

4
 PELATIHAN - Peserta pelatihan survailen dan sertifikasi bagi direktur BPR di wilayah Bali dan sekitarnya saat dibuka DPD Perbarindo Bali di Hotel Golden Tulip, Selasa (15/5).

Denpasar (Bisnis Bali) – DPD Perbarindo Bali kembali menggelar kegiatan pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi kerja direktur bank perkreditan rakyat (BPR) wilayah Bali dan sekitarnya bertempat di Hotel Golden Tulip, Selasa (15/5). Hadir saat pembukaan pelatihan survailen di antaranya, pengurus DPD Perbarindo Bali Made Mudastra, Ketua Yayasan Perbarindo Bali Nyoman Sunarta Ketua LSP Certif Nyoman Yudiarsa, serta fasilitator Certif.

Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan saat membuka kegiatan pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi kerja direktur BPR, Selasa (15/5) mengatakan, kegiatan pelatihan survailen dan sertifikasi diikuti oleh 21 peserta yang merupakan direktur BPR yang ada di Bali, NTT, dan NTB. Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 15-26 Mei 2018.

Ia menjelaskan, kegiatan pelatihan survailen dan sertifikasi kerja direktur BPR dilaksanakan Perbarindo Bali  bekerja sama dengan Yayasan Perbarindo Bali dan LSP Certif.

Tujuan kegiatan sertifikasi  ini untuk penguatan industri BPR baik dari sisi internal maupun eksternal.

Dipaparkannya,  kegiatan pelatihan survailen dan sertifikasi kerja direktur BPR dilaksanakan dalam rangka pemenuhan POJK 20 dan POJK 44 terkait sertifikasi direksi dan komisaris BPR. Melalui sertifikasi direksi BPR, Perbarindo Bali berharap bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas pengelolaan BPR serta dari sisi kinerja asetnya.

Gusti Ngurah Gede Budiawan menegaskan, Perbarindo Bali tidak akan pernah berhenti mendorong industri BPR untuk mengupayakan peningkatan kinerja sumber daya manusianya. Ini dalam rangka mencapai kinerja yang lebih baik sesuai rencana bisnis yang telah disusun masing-masing BPR.

Ketua LSP Certif, Nyoman Yudiarsa mengatakan, POJK 44 mewajibkan BPR memperkerjakan direksi dan komisaris memiliki sertifikasi. Pengurus BPR wajib mengikuti uji kompetensi mengacu standar kompetensi kerja. Untuk di BPR per 1 juni 2017, diberlakukan sertifikasi kompetensi mengacu standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI).

Nyoman Yudiarsa menambahkan, sesuai POJK 44 BPR yang memiliki aset di bawah Rp 300 miliar direksi wajib mengantongi sertifikat kompetensi direktur tingkat I. Sementara BPR yang sudah memiliki aset Rp 300 miliar direksinya wajib mengantongi sertifikat kompetensi direktur tingkat II.  (ad 0552)