DPRD Gianyar Tetapkan Dua Perda

26
PERDA - DPRD Gianyar bersama Pemkab Gianyar menetapkan 2 ranperda menjadi perda dalam sidang paripurna DPRD Gianyar Jumat (11/5) kemarin.kup

Gianyar (Bisnis Bali) – DPRD Gianyar bersama Pemkab Gianyar menetapkan 2 rancangan peraturan daerah (ranperda) menjadi perda dalam sidang paripurna pendapat akhir Dewan, Jumat (11/5) kemarin.
Perda yang ditetapkan tersebut adalah perda perubahan bentuk badan hukum Perusahan Daerah Mandara Giri Gianyar menjadi perusahan umum dan perda tentang cagar budaya.
Setelah melalui beberapa tahapan persidangan, akhirnya DPRD Kabupaten Gianyar bersama Pemkab Gianyar menetapkan 2 ranperda tersebut menjadi perda setelah semua anggota Dewan menyetujui penetapan tersebut.
Penetapan perda tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Gianyar menjadi perusahaan umum daerah Gianyar dan perda tentang cagar budaya tersebut ditandai dengan ketok palu oleh Ketua DPRD Kabupaten Gianyar Wayan Tagel Winarta. Ini diikuti penandatanganan berita acara oleh 3 orang pimpinan Dewan dan penjabat Bupati Gianyar Ketut Rochineng.
Dalam pendapat akhir DPRD Kabupaten Gianyar yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPRD Gianyar, Ketut Jata, disampaikan perubahan badan hukum Perusahan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar  bertujuan untuk menghadapi perkembangan dunia usaha yang makin dinamis dan perlu ditata kembali sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini.
Disampaikannya, perusahaan daerah tersebut agar makin berdaya guna dan berhasil guna maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar Nomor 5 tahun 1984 tentang pendirian perusahaan daerah Kabupaten Gianyar perlu disempurnakan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan perubahan badan hukum tersebut selanjutnya perusahan daerah berubah nama menjadi perusahaan umum daerah atau Perumda Mandara Giri Gianyar.
Penjabat Bupati Gianyar Ketut Rohcineng mengapresiasi penetapan perda perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Mandara Giri Kabupaten Gianyar  menjadi Perusahaan Umum Daerah Gianyar. “Ini diharapkan setelah menjadi perusahaan umum bisa lebih maju dan bisa berkontribusi maksimal bagi Kabupaten Gianyar,” ucapnya.
Sementara pada penetapan raperda tentang cagar budaya menjadi perda DPRD Gianyar dalam pandangannya menyatakan pada bagian konsideran masih mencantumkan beberapa landasan hukum yang sudah tidak berlaku agar diperbaiki dan disesuaikan. Ada juga beberapa masalah redaksional yang perlu diperbaiki dan berapa hal lainnya yang menjadi catatan di Kabupaten Gianyar. Dengan ditetapkannya ranperda tentang cagar budaya ini kewenangan badan purbakala dan dinas kebudayaan kini menjadi jelas dan tidak lagi tumpang tindih. (ad0.540)