Apel Peringatan OTDA di Gianyar Pj. Bupati Rochineng Tegaskan Pemerintahan yang Bersih

12
Pj. Bupati Gianyar  apel Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII, di Halaman Kantor Bupati Gianyar, Rabu (25/4). (kup)

Gianyar (Bisnis Bali) – Penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis bukan hanya mengharuskan daerah menjalankan kewenangan otonomi daerah yag berlandaskan aturan saja. Namun juga harus transparansi dan partisipasi publik sebagai dasar dan tolak ukur utama dalam setiap pengambilan kebijakan sehingga apa pun kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

 Hal ini dikatakan Pj. Bupati Gianyar, I Ketut Rochineng saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada apel Peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXII, di Halaman Kantor Bupati Gianyar, Rabu (25/4).

Mengusung tema “ Mewujudkan Nawa Cita Melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bersih dan Demokratis” diharapkan pelaksanaan implementasi  otonomi daerah didasarkan atas aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu.

Dalam setiap derap penyelenggaraannya taat pada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum.

Ditambahkan, untuk memastikan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis, pemerintah telah, sedang dan terus melakukan berbagai terobosan. Salah satunya menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini memperjelas mekanisme koordinasi antara aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan aparat penegak hukum sehingga dalam menangani pengaduan masyarakat akan dipelajari bersama apakah mengarah pada indikasi korupsi atau kesalahan administrasi agar diskresi adiministrasi tidak menimbulkan pidana. (kup)