Kemen PUPR Gelar Kampanye Edukasi di Bali Bertema ’’Profesionalisme dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan’’

55
Direktur Bina penataan Bangunan, Ir Iwan Supriyanto (duduk paling tengah), pada acara kampanye edukasi, bertempat di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua. (aya)

Mangupura (Bisnis Bali) –  Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menggelar kampanye edukasi publik di Bali dengan tema ‘Profesionalisme dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Lingkungan’.  ‘’Kampanye edukasi ini sengaja kami gelar, terkait sosialisasi dua peraturan baru, yakni Undang-undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Menteri PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan,’’ ujar Direktur Bina penataan Bangunan, Ir Iwan Supriyanto, pada acara kampanye edukasi, bertempat di Hotel Inaya Putri, Nusa Dua. Hadir pada acara tersebut Tim ahli bangunan Gedung,  Dr. I D G A diasana putra, STs, MT., Kadis PUPR Kabupaten Badung, Ida bagus Surya Suamba, ST MT., Kadis PU dan penataan Ruang kota Denpasar, Ir Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta W, MT., serta Universitas Udayana jurusan arsitektur, Dr. Nyakan KT Aswin Dwijendra.

Lanjutnya, percepatan pembangunan di Indonesia yang tengah berlangsung saat ini, perlu didukung oleh proses rancang-bangun terencana, bersinergi, dengan sistem regulasi terpadu, untuk menghasilkan terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berkualitas. Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki beberapa Undang-undang (UU) dan Peraturan Menteri (Permen) sebagai landasan hukum penataan bangunan gedung dan lingkungan, di antaranya UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, dan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. ‘’Belum lama ini juga disahkan UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, dan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan yang ditujukan untuk menyempurnakan terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan andal yang mampu memberi manfaat optimal bagi berlangsungnya pembangunan nasional yang berkesinambungan,’’ ungkapnya.

UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek memberi landasan dan kepastian hukum bagi para arsitek, perlindungan bagi pengguna jasa dan masyarakat dalam praktek arsitek, serta membantu mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan arsitek sebagai profesi berdaya saing tinggi serta memiliki keahlian dan hasil pekerjaan yang berkualitas. UU ini Juga mendorong terwujudnya peningkatan kontribusi dan peran arsitek dalam pembangunan nasional.

‘’Untuk mendukung UU No. 6 Tahun 2017 dan sesuai amanat yang digariskan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UUBG), KemenPUPR juga menerbitkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan,’’ jelasnya. (aya)