Cegah Tindak Korupsi di Badung Wabup Suiasa Buka Asistensi LHKPN

24
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung Luh Suryaniti membuka Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Kamis (22/3) kemarin di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung.

Mangupura (Bisnis Bali) – Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa membuka Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Kamis (22/3) lalu di Ruang Kertha Gosana Puspem Badung. Turut mendampingi Sekretaris Kabupaten I Wayan Adi Arnawa dan seluruh  pimpinan  perangkat  daerah, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan Admin   Unit   di  Lingkungan Pemerintah.

Wabup Suiasa dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Badung sangat menyambut  baik  serta menyampaikan  apresiasi  yang  mendalam atas kebijakan KPK RI yang  demikian  serius  memberikan perhatian  serta  pendampingan  pengisian E-Filling melalui aplikasi E-LHKPN  yang  merupakan program-program strategis KPK dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di  Kabupaten Badung.

Dalam hal ini Wabup Suiasa mengatakan, Pemerintah Kabupaten Badung telah  cukup banyak  mendapatkan atensi serta asistensi dari KPK RI termasuk yang terakhir yakni melalui koordinasi, supervisi  dan pencegahan (Korsupgah) pada 2017. Dikatakan lebih lanjut bahwa  penyelenggaraan asistensi LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ini sekaligus sebagai upaya  mengedepankan  langkah pencegahan dari pada upaya penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas KKN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. ”Sangat diperlukan adanya peran dari penyelenggara negara yang memiliki integritas yang tinggi serta adanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.

Di samping itu, Wabup Suiasa mengharapkan para peserta yang mengikuti penyelenggaraan  asistensi LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung ini akan memiliki komitmen serta pandangan yang sama tentang pengisian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Sehingga tingkat kepatuhan wajib lapor dilingkungan Pemerintah Kabupaten dapat meningkat dari capaian per 31 maret 2017 sebesar 97,56 atau bahkan tidak menutup kemungkinan mencapai 100%,” harapnya.

Pada kesempatan ini Inspektur Inspektorat Kabupaten Badung Luh Suryaniti melaporkan adapun maksud dilaksanakannya Asistensi LHKPN adalah memberikan pemahaman tentang pengisian e-Filing melalui aplikasi e-LHKPN. Tujuan pelaksanaan Asistensi LHKPN adalah  meningkatkan  kesadaran penyelenggara negara sebagai wajib lapor untuk segera melaporkan harta kekayaan yang dimiliki sebagai salah satu unsur penilaian kemajuan reformasi birokrasi sesuai dengan UU yang telah ditetapkan. Peserta Asistensi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah  Bupati, Wakil Bupati, pejabat struktural eselon II, III, IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP), pejabat fungsional auditor, pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah di daerah, pengelola unit layanan pengadaan (ULP), pejabat yang mengeluarkan perizinan, bendahara dan penyelenggara negara tertentu atas permintaan KPK, yang dilaksanakan hari I berjumlah 450 orang dan hari II berjumlah 471 orang dengan narasumber dari KPK RI dan Inspektorat Kabupaten Badung, dengan pelaksanaan 22 Maret 2018 dan 26 Maret 2018,” jelasnya. (ad 0.370)