Semarapura (Bisnis Bali) –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung menjadi kabupaten ke-2 di Provinsi Bali setelah Kabupaten Badung yang sukses meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) dalam memenuhi hak asasi penduduknya di bidang kesehatan.

Pada tahun 2017 lalu Pemkab Klungkung telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) menuju UHC. Launching sekaligus penyerahan plakat dan piagam penghargaan oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Bali NTT NTB, Army Adrian Lubis kepada Sekda Gede Putu Winastra dan Kadis Kesehatan dr. Ni Made Adi Swapatni berlangsung di Ruang Rapat Bupati Klungkung, Selasa (20/3).

“Saya sangat apresiasi karena proses Klungkung menuju UHC terbilang cepat,” ujar Adrian Lubis. Menurutnya, predikat ini menjadi salah satu prestasi yang luar biasa bagi Kabupaten Klungkung, mengingat Klungkung bukanlah kabupaten yang memiliki PAD sebesar Kabupaten/Kota lainnya. Namun dengan niat dan kerja keras yang tinggi maka komitmen tersebut berhasil diwujudkan.

Dengan ditandatanganinya PKS UHC maka jumlah penduduk yang telah memiliki JKN-KIS TMT 1 Maret 2018 di Kabupaten Klungkung sebanyak 210.929 jiwa dari penduduk sebanyak 215.206 jiwa atau 98,01persen. Berarti masih terdapat 4.277 jiwa atau sebanyak 1,99 persen penduduk yang masih belum memiliki JKN-KIS.

Sebelumnya Pemkab Klungkung menyiapkan kuota sebanyak 65.000 jiwa pada September 2017. Ternyata kuota tersebut telah terpenuhi pada bulan Desember 2017. Dari data tersebut terjadi pergerakkan jumlah penduduk menurut sumber data Dukcapil.

Untuk itu Pemkab Klungkung mengambil langkah cepat untuk mendaftarkan penduduknya yang belum memiliki JKN-KIS sehingga ditandatanganilah PKS UHC pada 14 Februari 2018. (dar)