Kebijakan Relaksasi, BPR Dibebankan Pengembalian Dana Masyarakat

28
Gusti Ngurah Gede Budiawan

Mangupura (Bisnis Bali) – Akibat adanya erupsi Gunung Agung di antara usaha debitur bank perkreditan rakyat (BPR) terkena dampak  langsung.
Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan, Minggu (4/3) mengatakan dalam penerapan kebijakan relaksasi, BPR  dihadapkan kewajiban pengembalian dana masyarakat.

Diungkapkannya, terkait kebijakan penanganan masalah debitur terkena dampak langsung Gunung Agung, Perbarindo Bali sudah mengambil langkah strategis. Perbarindo sudah bertemu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bupati Karangasem.
Direktur Utama BPR Adiartha ini menjelaskan Perbarindo telah melakukan rekonsiliasi untuk BPR dan masyarakat nasabah yang terkena erupsi Gunung Agung.

Ini membuahkan hasil dengan dikeluarkannya kebijakan OJK dimana, BPR diarahkan melakukan restrukturisasi kredit selama 3 tahun. ” Manfaatnya,  kinerja BPR tidak terganggu dan kreditnya dinyatakan lancar,” ucapnya.
Perbarindo berharap  kebijakan relaksasi ini bisa menjadi temporery regulation.
Bagaimana pun juga, BPR punya hak dan kewajiban dalam melaksanakan fungsi intermediasi. Ini baik dalam menggaet dana pihak ketiga (DPK), maupun melempar kembali dana masyarakat dalam bentuk kredit. (kup)