’’Take Over’’ KPR mestinya jangan Dikenakan Finalti

48

Tabanan (Bisnis Bali) –  Take over kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan pilihan bagi sebagian debitur atau konsumen untuk bisa mendapatkan bunga lebih murah. Masalahnya mereka yang take over kerapkali terganjal dikenai finalti dengan persentase tertentu karena alasan kebijakan baru atau masa kredit belum berakhir. Ini tentu memberatkan konsumen karena terkait hal itu mestinya tetap mengacu pada ketentuan pada perjanjian kredit (PK).

Owner Perum. Pesona Rajawali, Bagio Utomo, Jumat (16/2) menyampaikan, mestinya tidak ada istilah finalti bagi debitur. Itu karena take over sama dengan pelunasan mestinya tak ada finalti cuma saldo akhir yang dilunasi oleh debitur bank yang bersangkutan.

“Menurut pandangan saya tak ada istilah finalti kecuali deposito sebelum jatuh tempo debitur mengambil uangnya baru bisa kena finalti,” imbuhnya.

Kalau dalam situasi ekonomi yang sulit ini diberlakukan finalti yang memberatkan bagi debitur khususnya bagi mereka yang take over  ya itu akan jadi hal buruk bagi perbankan yang memberlakukan hal tersebut karena  sangat memberatkan debiturnya. Saat ini ekonomi lagi sulit malah orang kecil semakin terlilit. Perbankan akan semakin sulit dengan situasi yang belum memungkinkan saat sekarang. Masyarakat kecil saat ini serba sulit untuk memiliki rumah bersubsidi peraturan sangat ketat dan penghasilan masyarakat juga pas – pasan untuk bisa hidup sehari – hari. (gun)