Mangupura (Bisnis Bali) – Guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemberdayaan Desa Adat (PDA), DPRD Badung melakukan serap aspirasi bendesa adat se-Badung, Senin (12/2) kemarin di gedung Dewan Badung. Acara penyerapan aspirasi yang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta tersebut dihadiri Ketua Pansus I Made Retha beserta anggota pansus, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Putu Gede Sridana, Sekwan Badung I Nyoman Predangga, sejumlah akademisi dari Universitas Warmadewa serta bendesa adat se-Badung.
Wakil Ketua II DPRD Badung, I Made Sunarta mengatakan, selama ini banyak hambatan yang dialami desa adat baik di bidang sosial maupun pembangunan. Untuk itu, pihak Dewan Badung memandang eksistensi dan kelestarian desa adat perlu dilakukan melalui perda. “Untuk itulah, kami memohon masukan demi penyempurnaan ranperda tersebut. Kami di Dewan kan tidak bisa melihat seluruh permasalahan, jadi mengundang seluruh bendesa adat untuk diserap aspirasinya,” ujarnya.
Ketua Pansus, I Made Retha didampingi I Nyoman Oka Widianta mengatakan, penyusunan Ranperda Pemberdayaan Desa Adat dilakukan agar eksistensi desa adat di Badung dapat dipertahankan di masyarakat. “Pada intinya kami ingin memperkuat desa adat. Bagaimana menciptakan peluang bagi masyarakat desa adat baik mengenai pengusaha maupun penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.
Retha mengatakan, banyak kasus yang terjadi berkaitan deng desa adat, seolah-olah desa adat tidak berdaya. Jika tidak dibuatkan regulasi, katanya, desa adat akan terkikis perlahan-lahan pada era modernisasi. “Inilah salah satu komitmen kami untuk menjaga. Desa adat kini sangat penting untuk diselamatkan. Setiap desa pasti ada permasalahannya, dan permasalahannya tidak sama. Maka dari itu permasalahan tersebut akan kami tuangkan ke perda,” ungkapnya.
Bendesa Adat Pererenan, Ketut Sukrasena menginginkan, adanya pengakuan dan eksistensi terhadap desa adat. Dirinya pun mempertanyakan, apakah desa adat memiliki kedudukan yang sama dengan desa dinas. Selama ini, katanya, awig-awig yang dibuat oleh desa adat terabaikan. “Kami inginkan namanya agar perda desa adat saja. Pemberdayaannya akan ada di dalamnya yaitu Tri Hita Karana,” ujarnya.
Sependapat dengan Sukrasena, Nyoman Sujapa, Bendesa Adat Canggu menyatakan, tidak adanya sinkronisasi antara pemegang kebijakan dan penegak hukum sehingga awig-awig atau paparem yang dibuat desa adat menjadi tidak berguna. “Kami mengharapkan perda tersebut segera disahkan agar kami memiliki pedoman dalam membuat awig-awig,” pungkasnya.
Sementara, Made Wenda selaku Bendesa Adat Kutuh mempertanyakan, acuan yang digunakan untuk membuat Ranperda Pemberdayaan Desa Adat tersebut. “Acuan yang digunakan yang mana? Apakah UU No. 6 tahun 2014? Ini harus jelas, jangan sampai menggunakan acuan hukum yang tidak jelas. Jika ada waktu, mohon pemerintah membuatkan fokus grup diskusi untuk mempertajam,” imbuhnya sembari mengusulkan nama Ranperda menjadi Ranperda Pengakuan dan Penghormatan Desa Adat. (ad0.190)
