OJK Fasilitasi Penyediaan Pembiayaan Jangka Panjang

47

Mangupura (Bisnis Bali) – Pertumbuhan ekonomi telah berdampak pada perubahan mendasar terhadap struktur permintaan produk dan jasa yang memiliki karakteristik lebih kompleks. Berkenaan dengan hal tersebut, 2018 ini salah satu kebijakan strategis akan diambil OJK untuk sektor jasa keuangan adalah terkait dengan upaya memfasilitasi aktivitas investasi.

“Pergeseran tersebut tidak pelak menuntut pula dilakukannya modernisasi kemampuan industri di Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada produk-produk sederhana dan berbasis komoditas. Tahun ini, hal itu akan kami fasilitasi,” tutur anggota Dewan Komisioner OJK  Heru Kristiyana, di Nusa Dua, belum lama ini.

Ia menerangkan, untuk dapat melakukan modernisasi industri dan mempercepat program industrialisasi di Indonesia, maka diperlukan sumber permodalan atau pembiayaan untuk proyek-proyek jangka panjang di sektor-sektor prioritas, termasuk modal atau pembiayaan untuk penyediaan infrastruktur. Terkait itu, salah satu kebijakan strategis yang akan diambil OJK untuk sektor jasa keuangan adalah terkait dengan upaya memfasilitasi penyediaan pembiayaan bersifat jangka panjang untuk mendukung aktivitas investasi yang diperlukan bagi perekonomian, khususnya pembangunan infrastruktur.

Beber Heru, berbagai prioritas kebijakan di sektor perbankan, pasar modal, industri keuangan non-bank (IKNB), edukasi dan perlindungan konsumen yang akan dilakukan OJK nanti. Di antaranya, melakukan revisi kerangka sekuritisasi sesuai Basel III dan menghilangkan kewajiban pembentukan margin 10 persen untuk transaksi hedging nilai tukar, tahun ini meningkatkan peran pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi dunia usaha, yakni dengan mengeluarkan kebijakan penyederhanaan persyaratan dokumen dan alur proses bagi perusahaan dalam penyampaian pernyataan pendaftaran penawaran umum efek bersifat utang dan sukuk.

Selain itu, sambungnya, OJK akan mengambil kebijakan strategis dalam upaya meningkatkan peran IKNB dalam pembangunan infrastruktur, khususnya dalam memitigasi risiko yang muncul selama proses pembangunan, masa pemeliharaan, dan penggunaan proyek, dengan mendorong keterlibatan perusahaan penjaminan dan asuransi dalam menyediakan produk-produk penjaminan untuk proyek-proyek infrastruktur guna memberikan kepastian terhadap pembayaran kepada kontraktor maupun investor. Meningkatkan regulasi industri FinTech Lending yang efektif dalam rangka perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang bebas dari praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mendorong terciptanya ekosistem FinTech P2P Lending di Indonesia antara lain meliputi E-KYC, Credit Scoring, digital signature, dan e-stamp untuk meningkatkan kecepatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna, termasuk penerapan regulatory sandbox. (man)