Mengacu SKKNI, Perbarindo Bali Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Direksi

151
  PELATIHAN - Para peserta pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi direksi bank perkreditan rakyat (BPR) foto bersama dengan pengurus Perbarindo Bali, LSP Certif, OJK, dan fasilitator Certif.

Denpasar (Bisnis Bali) – DPD Perbarindo Bali melaksanakan pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi direksi bank perkreditan rakyat (BPR) di Bali dan sekitarnya bertempat di Hotel Golden Tulip, Senin (29/1).

Pelatihan ini dihadiri OJK Bali Nusra, Ketua LSP Certif, Ketua Yayasan Perbarindo Bali, Pengurus Perbarindo Bali dan Para Fasilitator Certif.

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana di sela-sela pembukaan Pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi direksi BPR mengatakan, kegiatan pelatihan ini untuk menjawab POJK No. 20 dan POJK No. 44. Direksi BPR di Bali yang telah memiliki sertifikasi sudah berakhir waktu sertifikasinya mereka wajib melakukan survailen. Bagi calon direksi juga wajib melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.

Ia menjelaskan, DPD Perbarindo Bali melaksanakan pelatihan survailen dan sertifikasi kompetensi direksi BPR mengacu pada Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Kegiatan sertifikasi atas kesepakatan yang dilakukan OJK dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Selanjutnya LPS akan melakukan assesment. “Ini dalam bentuk ujian terkait terkait pelatihan survailen,” katanya.

Dipaparkannya, kegiatan sertifikasi kompetensi direksi BPR inj guna menjawab tantangan industri BPR dalam hal SDM, TI dan permodalan. Untuk menjawab tantangan di bidang SDM dilakukan pelatihan dan sertifikasi mengacu pada POJK 44 dan POJK 20.

Lebih lanjut dikatakannya, sertifikasi direksi berlaku selama 5 tahun. Mereka wajib melakukan perpanjang sertifikasi ketika jatuh tempo. “Kalau dulu hanya melakukan penyegaran, untuk saat ini direksi BPR wajib mengikuti sertifikasi ,11 modul untuk direksi tingkat satu,” katanya.

Ketut Wiratjana menambahkan, kompetensi direksi  tingkat 1 untuk  direksi  di BPR yang memiliki aset di bawah Rp 300 miliar. Sementara direksi tingkat 2 bagi BPR memiliki aset di atas Rp 300 miliar ini diberlakukan 13 modul. Paling lambat 1 Juni 2018, BPR beraset di atas Rp 300 miliar para direksinya wajib untuk mengantongi sertifikasi kompetensi direksi tingkat 2.

Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 dan Perizininan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, Rochman Pamungkas mengatakan, kondisi eksternal industri BPR berubah secara dinamis, banyak sekali perkembangan yang mesti diwaspadai. Ini baik dari perubahan sosial politik ekonomi dan sebagainya. Ini berimbas kepada industri BPR menghadapi lingkungannya.

Menurutnya, pelatihan survailen mesti secara kontinyu untuk meningkatkan kompetensi direksi BPR. Ini terutama dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal tersebut.

Rochman Pamungkas menambahkan, sertifikasi kompetensi direksi BPR mengacu pada ketentuan POJK dengan menggunakan standar SKKNI. Dengan sertifikasi kompetensi ini,  industri BPR tidak kalah dengan LJK lainnya dalam mendukung perekonomian Bali. (ad 0.119)