Denpasar (Bisnis Bali) – Transaksi dengan virtual currency atau uang digital dilarang digunakan dan diperdagangkan di Bali, termasuk Indonesia. Masyarakat di Bali diharapkan berhati-hati terhadap penawaran dan ajakan untuk investasi maupun bertransaksi dengan virtual currency jenis bitcoin karena diduga sistem dan cara kerjanya seperti bitcoin, tetapi namanya berbeda dikenalkan ke masyarakat.

Terkait adanya dugaan usaha sejenis yang mirip bitcoin namun nama berbeda, Kepala Divisi Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Teguh Setiadi saat dihubungi di Sanur, Selasa (23/1) kemarin mengatakan, kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi. Perubahan nama agar tekesan berbeda namun cara kerjanya sama karena lebih mengarah ke soal teknis.

“Pada intinya teknis cara kerja mereka tetap bersandar pada virtual currency,” katanya.

Ia menjelaskan, virtual currency diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining (proses menghasilkan sejumlah virtual currency baru, melibatkan proses matematika yang rumit). Virtual currency ini dikeluarkan atau dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual.

“Karakteristik utama virtual currency adalah ketiadaan regulator atau otoritas yang mengatur. Dengan demikian, tidak ada juga yang mengawasi,” katanya.

Menurutnya, karena ketiadaan regulator itu pula yang membuka peluang siapa pun bisa menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran dan investasi.

Karakteristik lainnya transaksi person to person tanpa lembaga perantara resmi, sehingga tidak ada yang menangani keluhan yang muncul. Identitas pengguna dapat disamarkan sehingga rawan digunakan untuk kegiatan ilegal. Yang perlu dicamkan masyarakat, kata dia, tidak terdapat entitas sentral sebagai penanggung jawab sehingga harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. (dik)