Terlibat Bitcoin, LJK akan Diganjar Sanksi

73

Denpasar (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menindak tegas bila ada lembaga jasa keuangan (LJK) yang terlibat aktivitas transaksi virtual currency atau uang digital seperti salah satunya bitcoin. OJK akan memberikan sanksi tegas bila lembaga jasa keuangan memanfaatkan dan memasarkan mata uang digital atau bitcoin tersebut.

“Kami akan berikan sanksi terhadap lembaga jasa keuangan tersebut, tentunya tergantung kesalahannya bisa berat bisa ringan,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Hizbullah di Renon, Senin (22/1) kemarin.

Ia mengatakan, sampai saat ini di Bali memang belum ada lembaga jasa keuangan seperti perbankan yang melakukan aktivitas dengan menggunakan bitcoin ataupun virtual currency lainnya. Kendati demikian, OJK tetap mengingatkan lembaga keuangan yang selama ini masuk dalam pengawasan dan pengaturan otoritas, dilarang ikut memperjualbelikan bitcoin tersebut.

Sementara untuk bitcoin, OJK tidak memiliki kewenangan karena pihaknya hanya mengawasi tindak tanduk lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi hingga, lembaga pembiayaan.

“Bitcoin tidak memiliki legalitas dari Bank Indonesia sehingga tidak boleh lembaga jasa keuangan bertransaksi dengan mata uang digital karena berisiko tinggi,” tegasnya. (dik)