Turunnya suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun ini yang menjadi 7 persen dari sebelumnya 9 persen, menjadi sebuah ancaman bagi lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran kredit. Penyaluran KUR menyasar usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang selama ini juga menjadi sasaran lembaga keuangan kecil seperti lembaga perkreditan desa (LPD). Akankah KUR membuat LPD cemas?

PENYALURAN KUR dengan suku bunga disubsidi oleh pemerintah ini bertujuan membantu mengambangkan dan memajukan UMKM yang ada. Hal ini tentunya disambut baik oleh pelaku UMKM karena memperoleh suku bunga yang lebih murah dalam permodalan.

Namun di sisi lain, hal ini bisa meresahkan lembaga keuangan lainnya seperti LPD dan koperasi. Lembaga keuangan ini tidak bisa menurunkan sedemikian rupa suku bunga

kredit yang disalurkan.

Menyikapi hal ini, salah satu LPD di Kota Denpasar, LPD Kepaon, sudah mulai merancang penurunan suku bunga melalui pelaksanaan gebyar kredit yang akan dilakukan pada pertengahan bulan nanti, dan akan

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun tidak mampu mendekati suku bunga KUR, hal ini diharapkan mampu menarik minat

masyarakat. “Penyaluran KUR juga sudah mulai ke desa-desa yang sasarannya pelaku UMKM, tentu hal tersebut harus diantisipasi,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Ketua Lembaga Pemberdayaan  (LP) LPD Provinsi

Bali, I Nyoman Arnaya, S.E. mengatakan, pihaknya juga berharap LPD diberi kesempatan untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat. “LPD sebagai penggerak ekonomi terbawah dan sangat menyentuh UMKM agar diberikan juga kesempatan menyalurkan KUR,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerhati LPD Bali, AA Rai Astika mengatakan, keberadaan atau penurunan suku bunga KUR bukan sebuah ancaman bagi LPD, melainkan sebuah tantangan. Tidak hanya KUR, tantangan lain banyak bagi LPD yang harus disikapi ke depannya.

Untuk menghadapi tantangan itu, Rai Astika mengatakan, LPD memiliki keunggulan kooperatif. LPD memiliki sarana pemersatu yaitu krama (masyarakat adat) desa, aturan LPD dan awig-awig yang membuat kinerja LPD kuat. Krama desa dapat dipegang oleh LPD sehingga memiliki nasabah yang jelas. Selain itu LPD memiliki kompetensi inti, nasabah LPD merupakan krama desa yang memiliki loyalitas untuk membangun desa dengan memperkuat LPD, dan tugas LPD adalah menyadarkan krama dalam hal tersebut. (wid)