Bukan Mata Uang, Bitcoin Dilarang Diperdagangkan

136

Saat ini di dunia terdapat 1.300 virtual currency. Lima  besar virtual currency di dunia yaitu Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash dan Cardano. Bank Indonesia (BI) pun tegas melarang penggunaan virtual currency dalam pemrosesan transaksi pembayaran di Indonesia. Apa itu virtual currency dan kenapa dilarang di dalam negeri?

BANYAK orang belum mengetahui virtual currency, namun di lapangan ada masyarakat malah melakukan transaksinya. Satu contoh Bitcoin ada pihak yang sudah menggunakannya.

Virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara pembelian, transfer pemberian (reward), atau mining (proses menghasilkan sejumlah virtual currency baru, melibatkan proses matematika yang rumit).

Berdasarkan informasi dari BI No. 20/4/DKom tentang virtual currency, uang digital ini dikeluarkan atau dikontrol oleh komunitas pengembang serta digunakan dan diterima oleh anggota komunitas virtual.

Ada beberapa risiko atau sisi negatif dari virtual currency. Pertama nilai tukarnya sangat fluktuatif, kenaikan sangat tidak wajar sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (bubble) sehingga berpotensi merugikan masyarakat.

Kedua, teknologi yang digunakan dalam virtual currency memungkinkan transaksi secara pseudonymous sehingga berpotensi untuk digunakan dalam tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Contoh kasus di Indonesia di antaranya pelaku bom Mall Alam Sutera (Leopard) mengancam manajemen mal dengan bom dan minta tebusan 100 bitcoin atau BTC (2015). Selanjutnya FBI menutup Silk Road, yaitu sebuah black market online yang memperjualbelikan barang ilegal termasuk obat obatan terlarang menggunakan bitcoin (2013). Ada pula kelompok hacker Ghost Security Group berhasil mengungkap beberapa akun keuangan ISIS dalam jaringan Bitcoin, salah satunya memiliki nominal Rp41,1 miliar (pada 2015).

Risiko ketiga pihak yang memfasilitasi masyarakat dalam perdagangan virtual currency (penyedia wallet dan exchange) rentan terhadap serangan cyber dan minim pengawasan sehingga tingkat perlindungan konsumen rendah.

Hal inilah yang membuat virtual currency dilarang karena bukan mata uang. Dasar hukum virtual currency bukan merupakan mata uang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, sesuai pasal 21 ayat 1 UU Mata Uang, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan rupiah. (dik)