Selain dilabrak program Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi dibebani dengan pembayaran pajak. Hal ini memang menyebabkan koperasi dalam kondisi terpuruk. Kenapa?

PROGRAM KUR sangat bermanfaat bagi pelaku usaha yang sebagian besar menjadi anggota koperasi. Sementara pajak, sebagai warga negara yang baik wajib membayar pajak. Tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kenyataannya, pemungutan banyak yang tidak sesuai aturan, bahkan koperasi yang dibentuk atau didirikan sekelompok orang dan aktivitasnya juga terbatas, hanya antar-anggota. Jadi sesuai asas koperasi yakni dari (dibuat oleh anggota), oleh (dikelola dan kinerja hanya antar anggota) dan untuk (hasil atau keuntungannya juga untuk anggota). Artinya koperasi dikelola sekelompok orang, pasarnya terbatas hanya untuk kelompok bersangkutan dan keuntungannya juga untuk kelompok tersebut. Maka pengenan pajaknya pun seharusnya ada perlakuan khusus. Tidak dilakukan sama dengan pelayanan kepada masyarakat umum. Akibat beban pajak, koperasi nyaris banyak yang tidak mampu bersaing.

Banyak kendala yang dihadapi koperasi sampai saat ini. Kendala yang utama rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola dan anggota koperasi. Selanjutnya teknis dalam manajemen koperasi yang umumnya belum dikelola profesional sehingga perkembangannya lambat. Persoalan modal juga selalu menghantui koperasi sampai-sampai pemerintah membenani dengan pajak. Sampai saat ini, hampir semua pengurus koperasi selaku pengelola belum memahani tatacara perpajakan. Sampai cara membayar pajak, karena sosialisasi mengenai pajak nyaris belum pernah didapat. Jadi, selama ini sampai sekarang wajib pajak umumnya menggunakan jasa pajak. Artinya kewajiban yang sebenarnya harus dibayarkan belum diketahui dengan benar.

Pemerhati sekaligus praktisi koperasi Wayan Mandia menegaskan, ‎perpajakan di Indonesia, termasuk di Bali memang tidak jelas dipahami oleh wajib pajak (WP). Umumnya wajib pajak tidak mampu mengerti pajak dengan baik, termasuk cara melaporkan pajak usaha. Dalam pelaporan pajak, koperasi dibantu oleh biro jasa perpajakan. Maka itu, yang sebenarnya mesti dibayarkan tidak diketahui dengan benar. Karenanya, sering sekali wajib pajak membayar tinggi. Dampaknya sangat besar, yakni berpengaruh pada harga yang dijual akan lebih mahal dan akhirnya koperasi tak mampu bersaing dengan usaha sejenis lainnya.  (sta)