Momen pemilihan kepala daerah (pilkada) kerapkali dibayangi isu adanya indikasi pencucian uang atau money laundering yang melibatkan perbankan. Kendati kebenaran belum bisa terbukti, perbankan diharapkan berhati-hati terhadap transaksi keuangan yang tidak jelas selama momen kampanye pilkada. Seperti apa?

PENCUCIAN uang merupakan sebuah tindakan seseorang dalam upaya menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang yang diperolehnya dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sebuah sistem atau lembaga keuangan yang resmi. Bank salah satunya yang paling rentan dilirik karena bank sebagai penyedia jasa keuangan banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu dana.

Dugaan indikasi pencucian uang yang kemungkinan terjadi seperti memanfaatkan bank sebagai sumber pendanaan kampanye bisa lewat kredit atau bisa tempat untuk  transfer dana dari seseorang untuk salah satu calon.

Terkait dugaan tersebut, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali, Causa Iman Karana menegaskan, minim terjadi pencucian uang melibatkan perbankan saat pilkada karena bank kini sudah dilengkapi sistem penangkal yang kuat.

“Perbankan kini sudah menerapkan penangkal berupa sistem know your customer (KYC) principle sebagai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang terjadi di bank,” katanya.

Sistem KYC dilaksanakan dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. (dik)