Laporan Akhir Tahun 2017 60 KUPVA Ilegal pun Terjaring

34

Bank Indonesia (BI) sepanjang 2017 ini menegaskan keseriusannya terkait kewajiban penggunaan uang rupiah di Bali, termasuk menata kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) atau masyarakat mengenalnya money changer yang ternyata masih ada belum memiliki izin. Harapannya Bali sebagai daerah tujuan wisata dan wilayah perputaran mata uang asing di Indonesia, tidak lagi ditemukan transaksi penukaran ilegal. Hasilnya seperti apa?

SEPANJANG 2017 berbagai upaya dilakukan Kantor Perwakilan BI Bali terhadap keberadaan KUPVA ilegal. Hasilnya, nominal transaksi penjualan penyelenggara KUPVA bukan bank di Pulau Dewata pada triwulan III 2017 menunjukkan peningkatan 23,92 persen year on year (yoy) atau 23, 51 persen qtq.

BI Bali juga mencatat nominal transaksi jual beli valuta asing (valas) pada triwulan laporan mencapai Rp 10,58 triliun yang terdiri atas transaksi pembelian Rp 5,20 triliun dan transaksi penjualan Rp 5,39 triliun.

Peningkatan transaksi KUPVA pada triwulan III 2017 sejalan dengan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Bali pada triwulan laporan merupakan periode peak season pariwisata di Bali.

Jumlah kunjungan wisman ke Bali pada triwulan laporan tercatat tumbuh 27,5 1 persen yoy dengan 1.744.450 orang, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya mencapai 24,54 persen yoy. Sementara itu bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah kunjungan wisman ke Bali juga lebih tinggi. Pada triwulan II 2016 jumlah wisman tercatat 1.368.082 orang.

Kepala KPw BI Bali, Causa Iman Karana mengatakan selain didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan wisman, peningkatan jumlah transaksi jual-beli valas juga didorong oleh bertambahnya jumlah jaringan kantor KUPVA bukan bank berizin di Bali.

Berdasarkan data jumlah kantor yang berhasil dihimpun sampai dengan periode September 2017 jumlah jaringan kantor KUPVA bukan bank berizin tercatat 704 kantor yang terdiri atas 123 kantor pusat dan 581 kantor cabang. Bila dibandingkan dengan periode akhir tahun 2016 perkembangan jumlah jaringan tersebut bertambah 13 kantor yang merupakan penambahan 31 kantor cabang dan pengurangan 18 kantor pusat.

Bertambahnya jumlah KUPVA bukan bank berizin di Bali juga didorong oleh berbagai upaya yang dilakukan KPw BI Bali untuk meningkatkan akses kemudahan dalam melakukan penukaran valas di Bali dan dalam rangka mendukung implementasi aturan terkait dengan penggunaan uang rupiah di wilayah NKRI. Di antaranya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada asosiasi pelaku usaha, aparat penegak hukum dan pihak media terkait kewajiban bagi seluruh KUPVA bukan bank untuk memperoleh izin dari BI sebagai salah satu bentuk pengembangan KUPVA berizin di Bali.

“Sosialisasi ini telah dilakukan antara lain ke Desa Adat Sanur, Legian, Seminyak, Kerobokan, Tanjung Benoa dan Bualu,” ujarnya. (dik)