Sikapi Surat Ombudsman, Pemkab Tabanan Gelar Rapat Koordinasi Penyelesaian 

39
Rapat juga diwarnai sesi tanya jawab dan diskusi antara para OPD dengan pihak Ombudsman.   

Tabanan (Bisnis Bali) –  Menindaklanjuti surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Nomor S-086/PW 16 /XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 perihal Rapat Koordinasi Penyelesaian Laporan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Inspektorat Tabanan mengadakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Masyarakat di Ruang Rapat Bupati, Senin (18/12). Hadir dalam rapat tersebut Asisten III Kabupaten Tabanan Made Sukada, Asisten Ombudsman Provinsi Ni Nyoman Sri Widhianti, Gusti Ngurah Arikusuma Kinandana, dan OPD Tabanan.

Sukada menjelaskan, sebagai pelayan masyarakat/publik seluruh instansi Pemerintahan Kabupaten Tabanan berkewajiban memberikan pelayanan kepada publik dengan sebaik-baiknya. Pihaknya menyadari ada pelayanan yang belum optimal sehingga diharapkan pada rapat hari ini bersama dengan Ombudsman, masing-masing instansi dapat lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik kedepannya.

“Kehadiran Ombudsman untuk memonitoring daripada laporan-laporan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ke depannya  pelayanan publik dapat meningkat sesuai dengan harapan masyarakat dan pengaduan yang ada dapat di minimaze,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengatakan agar pengaduan yang masuk dijadikan sebagai motivasi untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Ke depan pihaknya berharap instansi pemerintahan daerah terus melakukan komunikasi dan koordinasi antara instansi dengan inspektorat dan Ombudsman sehingga pelayanan menjadi lebih bagus lagi.  (man)