Singaraja (Bisnis Bali) – Pasca erupsi Gunung Agung, sejumlah sektor menjadi lesu. Bahkan dampak lesunya ekonomi saat ini, tidak hanya dirasakan sejumlah pengusaha, juga sejumlah lembaga keuangan milik desa seperti LPD. Namun demikian, untuk menanggulangi permasalahan yang berlarut nantinya, Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) terus berupaya melakukan pendampingan kepada LPD terutama yang memiliki aset besar.
LPD yang merupakan milik krama desa adat, berperan penting dalam menopang perekonomian masyarakat di desa tersebut, akan tetapi begitu juga terjadi sebaliknya masyarakat selaku nasabah atau anggota khususnya sebagai debitur tentu juga berpacu pada kelancaran transaksi dari masyarakat itu sendiri.
Saat ini sejumlah LPD merasakan dampak yang signifikan khususnya dalam transaksi pembayaran kredit yang saat ini mengalami penurunan akibat dari penurunan pendapatan para nasabah sehingga melakukan penangguhan pembayaran kredit. Hal itu cukup membuat sejumlah LPD di Kabupaten Buleleng khawatir. Namun untuk menyikapi hal tersebut, sejumlah LPD yang terdampak melakukan berbagai upaya pendekatan secara kontinyu kepada para nasabah atau anggota sebagai debitur serta pemantauan sejauh mana dampak erupsi gunung agung terhadap nasabah itu sendiri.
Menurut Drs. Nyoman Indrayasa Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng ketika di wawancarai Bisnis Bali mengatakan, didalam menghadapi persoalan serta menjawab kekhawatiran sejumlah LPD pasca erupsi Gunung Agung, pihaknya sebagai Koordinator LP-LPD sudah melakukan berbagai langkah seperti mengadakan suatu pelatihan baik Bimtek RAB dan Administrasi tentang LPD. Dimana Bimtek pertama sudah dilaksanakan di LPD Ambengan, sementara itu untuk Bimtek kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada 19-20 Desember mendatang dengan konsep rencana dan anggaran pendapatan LPD yang ada di Buleleng dengan bentuk yang sama dan konsep yang sama sesuai dengan Perda dan Pergub yang ada sampai saat ini.
“Kami sudah berusaha bagaimana meningkatkan kerja di LPD masing-masing dengan melaksanakan Bimtek,”ungkapnya. Disinggung terkait kekhawatiran terjadinya kredit bermasalah disejumlah LPD, pihaknya sudah melakukan tindakan dengan melakukan pengawasan disetiap LPD terkait pasca erupsi Gunung Agung. Ia mencontohkan seperti LPD dengan kepemilikan aset yang cukup tinggi tentu sangat berpengaruh khususnya di dalam penagihan kredit di masyarakat, dimana kredit yang dulunya lancar menjadi tidak lancar dengan alasan sebagai dampak erupsi Gunung agung. “Itu yang menjadi kekhawatiran kami dan jangan sampai disaat menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tidak bisa diterima masing – masing Desa Adat akibat penurunan keuntungan dari LPD ini,”tegasnya.
Menyikapi hal tersebut, pihaknya melakukan strategi dan upaya sinergi bersama dengan LPD melalui LPJ tiap tahunnya dengan menyampaikan kepada krama desa terkait kondisi LPD di Bali secara umum sehingga pertanggung jawaban LPD kepada krama desa adat bisa diterima. (ira)