Berbagai kasus yang menerpa koperasi pada umumnya disebabkan mental pengelola yang tidak bagus. Mental bobrok karena ingin menguntungkan diri sendiri dan kemudian lupa akan aturan yang sudah disepakati dan menjadi keputusan anggota. Pengelola pun melakukan penyimpangan, sehingga akhirnya perbuatan yang tidak benar diketahui orang lain. Akhirnya menjadi kasus. Apa saja menjadi pemicu kasus dan bagaimana cara mengantisipasinya?

HAMPIR 10 tahun terakhir koperasi di Bali telah mendapatkan pencitraan dari masyarakat. Pembenahan bukan saja dilakukan dari gerakan koperasi sendiri, melainkan komitmen pemerintah makin besar untuk mendorong koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh. Juga peran stakeholder lainnya terus meningkat. Memang tidak dapat dipungkiri, dari sepuluh tahun sebelumnya sampai saat ini ada beberapa kasus yang menghiasi pencitraan yang sedang terjadi. Hanya, tahun 2017 ini kasus terjadi cukup banyak. Setidaknya yang terembus masyarakat umum ada empat koperasi yang lagi bermasalah. Hampir semuanya akibat kelalaian pengelola koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H.,M.H., Kabid Bina Kelembagaan Koperasi, I Gede Indra, S.E., M.M., baru-baru ini menegaskan cara mengantisipasi koperasi bermasalah dengan memaksimalkan ‎pengawasan, baik pengawasan internal di koperasi, pengawasan langsung dari anggota selaku pemilik koperasi dan pengawas dari pemerintah. Selama ini pengawasan koperasi masih sangat rendah, khususnya di daerah yang koperasinya bermasalah. ”Kami di pemerintah baru membentuk bidang pengawasan dan ditambah Satgas Pengawas Koperasi. Namun masalah yang mencuat tahun ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama, karena pengawasan internalnya tidak berperan. Sistem ‎pengawasan koperasi selama ini sangat rendah dapat memicu berbagai permasalahan dalam manajemen tata kelola koperasi,” katanya sambil menyebut pada umumnya koperasi yang sedang berkasus akibat mental pengelolanya yang tidak benar. Mental bobrok pengelola tentu dapat mengancam kesehatan koperasi dan akhirnya jadi berkasus.

Menurut Dewa Patra, sampai saat ini ada pengawas koperasi yang masih belum mampu berperan besar terhadap kontrol apa yang dikerjakan pengurus selaku pengelola koperasi. Maka itu, pemerintah sudah mensosialisasikan agar pengawas ikut diklat sesuai bidangnya. Pemerintah juga sudah memfasilitasi diklat pengawas. Anggaran terbatas, lanjut Dewa Patra, pengawas koperasi dapat mengikuti diklat dengan memanfaatkan dana pendidikan masing-masing koperasi. Pengawasan koperasi selama ini memang dari pengawas internal saja. Pengawas internal kebanyakan tidak berfungsi dengan benar. Maka banyak koperasi yang luput dari pengawasan. Artinya, pengurus selaku pengelola koperasi tidak terkontrol sehingga kebanyakan menjalankan tugasnya dengan leluasa. Yang bahaya, pengelola akan menjalankan tugasnya dengan kepentingan mendapatkan keuntungan pribadi. Inilah salah satu penyebab jika koperasi tidak diawasi dengan ketat.

”Jika saja pengawas internal menjalankan tugasnya, maka akan ditemukan permasalahannya. Jika tidak dapat ditangani, langkah selanjutnya melaporkan ke dinas. Kami sangat berharap bidang pengawas di kota/kabupaten se-Bali lebih ketat melaksanakan tugasnya. Tim pengawas terus ke lapangan melakukan pemantauan sehingga pengelola koperasi dapat bekerja dengan benar. Seperti koperasi binaan provinsi terus dilakukan pemantauan tim pengawas sehingga sampai saat ini tidak ada koperasi yang bermasalah,” jelasnya.  (sta)