Denpasar (Bisnis Bali) – Bank perkreditan rakyat (BPR) melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengevaluasi kinerja BPR 2017. Dalam menghadapi tantangan 2018, BPR wajib melakukan penguatan SDM, modal dan teknologi informasi (TI).

Ketua DPD Perbarindo Bali, Ketut Wiratjana, Kamis (7/12) mengatakan, BPR perlu melakukan evaluasi terhadap kuantitas dan kualitas SDM. Hal ini agar manajemen BPR menerapkan governance Iebih baik dan lebih prudential.

Ia menjelaskan, memasuki 2018, industri BPR akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Risiko yang dihadapi BPR membutuhkan pelaku industri yang adaptif, dan responsif. “BPR wajib melakukan regenerasi termasuk penguatan audit internal,” katanya.

Dipaparkannya, BPR juga harus melakukan pemenuhan terhadap beberapa regulasi, baik tata kelola dan manajemen risiko. Yang terpenting BPR wajib meningkatkan kualitas SDM, teknologi maupun permodalan.

Berdasarkan data OJK, dana pihak ketiga (DPK) BPR di Bali tercatat sebesar Rp 9,2 triliun dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,31 persen lebih rendah dari periode sebelumnya yang tumbuh sebesar 22,54 persen (yoy).

Lebih lanjut dikatakannya, porsi DPK masih didominasi oleh dana mahal yaitu deposito sebesar 73 persen dengan nominal sebesar Rp 6,7 triliun, sedangkan tabungan  sebesar 27 persen dengan nominal sebesar Rp 2,4 triliun.  (kup)