Badung Gelar Workshop SIA dan Pelaporan Pengelolaan BUMDes

35
istSIA - Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas PMD menggelar Workshop Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan pelaporan pengelolaan BUMDes, Selasa (28/11) di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung.

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar workshop Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Pelaporan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Selasa (28/11) kemarin di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung. Workshop dibuka Bupati Badung diwakili Kadis PMD Badung Drs. Putu Gede Sridana, M.Si. dan diikuti pengelola/pengurus/calon pengurus BUMDes se-Badung dan kasi PMD Kecamatan se-Badung.

Dalam sambutannya Kadis PMD Putu Gede Sridana mengungkapkan, sejak ditetapkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksananya, telah terjadi perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan pemerintahan desa. Salah satu hal yang menonjol adalah lebih diberdayakannya lembaga-lembaga desa baik BPD, lembaga kemasyarakatan desa maupun badan usaha milik desa. Kebijakan secara nasional ini ditindaklanjuti oleh Pemkab Badung dengan ditetapkannya Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) dan program “Asta Marga Utama Desa” antara lain pengembangan BUMDes dan pengembangan OVOP. Bumdes akan menjadi tulang punggung ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dan berperan strategis dalam peningkatan APBDes menuju peningkatan kemandirian fiskal desa. Melalui kebijakan ini diharapkan setiap desa makin mandiri dalam mensejahterakan masyarakatnya.  “Melalui workshop ini sebagai upaya untuk memberikan pemahaman tentang tata kelola atau manajemen pengelolaan BUMDes serta sistem pelaporan BUMDes. Melalui sistem informasi akuntasi dan pelaporan pengelolaan BUMDes dapat diwujudkan tertib administrasi keuangan, akuntabel dan transparansi, ” ungkapnya.

Setelah mengikuti workshop ini selanjutnya perbekel, pengelola/calon pengelola BUMDes khususnya yang belum membentuk BUMDes agar menginventarisasi potensi desa yang bisa dikembangkan. Langkah yang perlu dilaksanakan yaitu melaksanakan musyawarah desa tentang pendirian BUMDes, menentukan/memilih orang yang tepat dan mempunyai jiwa wiraswasta serta mampu mengelola BUMDes, menghimpun modal untuk usaha BUMDes dan mengadakan studi kelayakan usaha sesuai potensi desa.

Sementara Ketua Panitia, Putu Asiani melaporkan, maksud dan tujuan dari workshop adalah meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola. Meningkatkan pelayanan BUMDes untuk merangsang tumbuhnya kegiatan produktivitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal sebagai produk unggulan kawasan pedesaan (prukades). Selain itu meningkatkan pengelolaan BUMDes serta mendorong terbentuknya BUMDes di setiap desa di Badung bagi desa yang belum membentuk BUMDes. Workshop berlangsung selama 3 hari dengan pemberian materi teknis bertempat di Dinas PMD. Materi yang diberikan meliputi manajemen pengelolaan BUMDes dari Dinas PMD Provinsi Bali, Kebijakan Pemkab Badung dalam pengentasan kemiskinan melalui pengembangan BUMDes dari Bappeda Badung, SIA dan Pelaporan Pengelolaan BUMDes dari BPKP Perwakilan Bali. (ad 2.161)