Singaraja (Bisnis Bali) – Dengan dikeluarkannya Perda Nomor 3 Tahun 2017 dan Pergub Nomor 44 Tahun 2017, memberi petunjuk serta teknis yang baru terhadap penyelenggaraan LPD, termasuk dalam merancang Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) LPD. Demi mencapai keseragaman dalam hal tersebut, LPD di Kabupaten Buleleng mengikuti bimbingan dan teknis (Bintek) yang diselenggarakan oleh LP-LPD Provinsi Bali.
Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, saat ditemui di sela-sela acara, Jumat (24/11) mengatakan, selain menyeragamkan rancangan RK dan RAPB, tujuan dari diikuti bintek ini oleh LPD juga sangat penting sebagai pedoman untuk melakukan operasional LPD ke depannya. “Penyusunan RK dan RAPB adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh LPD, 3 bulan sebelum tahun berakhir,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, dari 169 LPD yang ada di Buleleng, pelaksanaan bintek dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama diikuti oleh 25 LPD dengan jumlah peserta sekitar 50 orang yang terdiri dari kepala LPD dan sekretaris LPD yang memiliki peran penting dalam penyusunan RK dan RAPB. “Bintek kami lakukan secara bertahap dan kami targetkan semua LPD harus dapat mengikutinya. Masalah waktu tahap berikutnya, masih kami perhitungkan kembali, mengingat banyak kegiatan yang dilakukan LPD dalam waktu dekat,” katanya.
Adapun narasumber atau pembimbing dalam kegiatan bintek yang dilaksanakan di Lantai III LPD Ambengan ini adalah langsung dari Kepala LP-LPD Provinsi Bali, I Nyoman Arnaya, S.E., bersama dengan Koordinator LP-LPD Kabupaten Buleleng, Drs. I Komang Indrayasa. Untuk biaya, Nyiriasa mengatakan, dana yang digunakan dalam bintek ini bersumber dari LP-LPD Provinsi melalui dana pendidik yang dianggarkan dari dana pemberdayaan, yang merupakan 5 persen laba yang diberikan LPD. “Kami dari BKS sifatnya mengkoordinasikan aspirasi dan kebutuhan LPD, yang dalam penyelenggaraan ini BKS-LPD dan LP-LPD begitu pula LPD di Kabupaten Buleleng selalu berkoordinasi dan sangat menjaga kekompakan,” imbuhnya. (wid)
