Bali Didorong Jadi Barometer Tata Rias dan Etika Berbusana

35
Bintang Puspayoga didampingi Ketua LPK Salon Agung melihat peserta uji kompetensi (man)

Bali didorong untuk bisa menjadi barometer dari tata rias dan etika berbusana adat yang baik. Kondisi tersebut sekaligus jadi upaya dalam pelestarian budaya seiring dengan perkembangan zaman dan maraknya tata rias modifikasi yang bermunculan saat ini.

TERKAIT hal itu, Wanita Hindu Darma (WHDI) berupaya terus melakukan sosialisasi, termasuk melalui penerbitan buku agar ada semacam panduan atau acuan bagi masyarakat nantinya.

“Bali kami harapkan bisa sebagai contoh nantinya. Salah satunya upaya tersebut juga melalui ajang workshop dan uji kompetensi tata rias pengantin Bali lelunakan dan pusung tagel hari ini. Terkait hal sama dalam waktu dekat juga akan diluncurkan suatu buku. Mudah-mudahan buku tersebut bisa menjadi panduan atau acuan bagi masyarakat Bali,” tutur Ketua WHDI Bali, Bintang Puspayoga di sela-sela Workshop dan Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Lelunakan dan Pusung Tagel dalam ajang serangkaian Festival Kedaton Tabanan, di Puri Agung Tabanan, Jumat (24/11) kemarin.

Workshop dan Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Lelunakan dan Pusung Tagel yang digelar harian BisnisBali, bekerja sama dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Agung, WHDI, serta Konsultan Retail dan Packaging. Dihadiri oleh Raja Puri Tabanan Ida Tjokorda Anglurah Tabanan, Ketua LPK Salon Agung Dr. Dra. AA Ayu Ketut Agung, M.M., para asesor (tim penguji).

Bintang Puspayoga yang juga istri Menteri Koperasi dan UKM menyambut baik kegiatan Workshop dan Uji Kompetensi Tata Rias Pengantin Bali Lelunakan dan Pusung Tagel ini, terlebih lagi ajang tersebut selain dikuti oleh peserta reguler juga melibatkan sejumlah pengungsi dari Karangasem. Katanya, pemberdayaan para pengungsi ini memang salah satu kerja sama WHDI Bali dengan Kelompok Media Bali Post, dan LPK Salon Agung untuk memberi pembekalan kepada mereka (pengungsi).

“Walau mereka dalam status mengungsi, kami harapkan ada suatu waktu bermanfaat. Hal ini kami upayakan secara bergelombang, mengingat tempat yang juga terbatas karena mereka harus dibawa ke Denpasar. Aturan uji kompetensi ini yang mengharuskan mereka mengikuti pelatihan selama 300 jam,” ujarnya.(man)