Singaraja (Bisnis Bali)- Meskipun diakui agak lambat dari kabupaten lainnya, pengumpulan dana penyangga likuiditas oleh BKS-LPD Kabupaten Buleleng untuk LPD di Karangasem dilakukan antusias. Hal ini guna mewujudkan persatuan dan kebersamaan antar LPD yang tidak hanya sekedar wacana.
Ketua BKS-LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiriasa, S.Sos., M.MA, saat rapat koordinasi yang digelar belum lama ini, mengatakan, dalam mengumpulkan dana penyangga likuiditas khususnya di Kabupaten Buleleng, juga dilandasi atas kesepakatan bersama serta memiliki
berita acara. Hal ini dikarenakan LPD juga milik desa adat, sehingga juga harus disepakti oleh desa adat. “Kami harus mempertanggungjawabkan itu nantinya, dan menjamin pengembalian dana likuiditas pada masing-masing LPD,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, atas dasar kesepakatan bersama dan sosialisasi yang dilakukan ke LPD dan desa adat, pemungutan dana likuiditas dilakukan oleh koordintor BKS-LPD Kecamatan. Dia mengungkapkan, LPD di Buleleng telah sepakat mempertahankan dan
menjalankan moto persatuan dan kebersamaan. Dalam hal ini BKS, dikatakannya, telah merealisasikan moto tersebut melalui dukungan terhadap LPD di Karangasem yang diikuti LPD seluruh Bali. “Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap teman kita di Karangasem, yang
dari 26 LPD terdampak kita telah mampu membantu dan hingga saat ini keadaan LPD sudah mulai normal,” katanya.
Dikatakannya, bantuan untuk LPD di Karangasem
melalui koordinir BKS-LPD Provinsi Bali juga tersistem. Bantuan diberikan kepada LPD yang terdampak, bukan yang bermasalah dari sebelum terjadinya bencana. Hal ini, dijelaskannya, juga telah tersistem digital melalui kerja sama dengan PT Ussi. “Jadi info setoran dana
likuiditas dan LPD mana saja yang menggunakan dana likuiditas dapat diakses dari sistem mobile. Hal ini bertujuan untuk keterbukaan terhadap kegiatan yang kami lakukan,” imbuhnya. (wid)