BPR harus Perhatikan Tata Kelola Keuangan

31
Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan

Denpasar (Bisnis Bali) – Kondisi fraud yang terjadi di bank perkreditan rakyat (BPR) akibat kesalahan pengurus dalam penerapan manajemen pengelolaan BPR. Untuk menjaga usaha BPR, wajib menerapkan tata kelola keuangan yang baik.

Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan, Selasa (21/11) mengatakan, dalam pengelolaan BPR selalu menghadapi risiko. BPR wajib  menerapkan manajemen risiko dan tata kelola (GCG) yang baik.

Ia menjelaskan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang membatasi kegiatan usaha BPR yang sesuai dengan kapasitas permodalan BPR. Pemilik dan pemegang saham dituntut untuk selalu menambah modal untuk penguatan usaha BPR.

Lebih lanjut dikatakannya, permodalan harus terus dikuatkan agar CAR tetap di atas ketentuan.

 Dengan modal kuat, BPR bisa bekerja lebih efisien.

Menurutnya, dengan permodalan kuat akan memudahkan BPR untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini diwujudkan dengan perluasan usaha, penambahan kantor layanan, dan ekspansi kredit. (kup)