Kendalikan Inflasi, TPID Kabupaten Gianyar Gelar Rapat Koordinasi

86
Rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID)   Kabupaten Gianyar di ruang sidang utama Bupati Gianyar, Rabu (15/11). (kup)

Gianyar (Bisnis Bali) – Gianyar menggelar rapat koordinasi tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kabupaten Gianyar, dalam rangka meningkatkan pemahaman anggota TPID terkait keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 tahun 2017 tentang tim pengendalian inflasi nasional dan dijabarkan kembali melalui keputusan Kemendagri  No. 500.05-8135 tahun 2017 tentang TPID, di ruang sidang utama Bupati Gianyar, Rabu (15/11).

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah (Plt.Sekda) Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyumbang inflasi utama di Kabupaten Gianyar terletak pada sektor volatile, yakni terdapat lima komuditi penyumbang inflasi. Di antaranya beras, daging ayam ras, telur ayam ras, daging babi, bawang merah. Untuk komoditi bawang merah Kabupaten Gianyar mengalami devisit, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut tahun 2017 sudah melakukan budidaya bawang merah seluas 1 hektar untuk dikembangkan.

2018 Kabupaten Gianyar bekerjasama dengan Bank Indonesia akan melaksanakan budidaya bawang merah seluas 1 hektar di Subak Dangin Uma Desa Batubulan Kangin.
TPID Kabupaten Gianyar telah melakukan pemantauan dan input harga komoditas setiap hari di tujuh pasar umum untuk megetahui perkembangan harga komoditas pangan sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan. Dari hasil pemantauan diketahui bahwa suplai barang di pasaran lancar dan terjadi kenaikan harga, tapi masih dalam batas wajar.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali dalam pemaparannya yang dipaparkan oleh Aska Subhan Aminurridho mendevinisikan inflasi sebagai pencuri yang tidak kelihatan seperti tuyul. Ia juga mengutip pengertian inflasi menurut Hagger mengatakan inflasi dapat dijelaskan sebagai kecendrungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Pengendalian sangat penting untuk dilakukan karena inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, inflasi yang tinggi juga lebih mendorong investasi jangka pendek yang bersifat spekulatif dibanding investasi jangka panjang yang bersifat produktif, memicu efek spiral harga upah yang merugikan, serta inflasi yang tidak stabil juga dapat menyebabkan ketidakpastian yang berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi.

Ia juga memaparkan bahwa tugas dan kewajiban TPID adalah melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota. Kedua menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. Ketiga melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota. Keempat melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan tim pengendalian inflasi daerah provinsi serta melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
Pencapaian inflasi komulatif Bali pada tahun 2017 tercatat sebesar 1,73 persen  (ytd) lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir. Dengan demikian secara keseluruhan inflasi Bali pada 2017 masih relatif terkendali dan dibawah rentang sasaran inflasi Nasional. Provinsi Bali pada Oktober 2017 tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11persen (mtm), berbeda dengan Nasional yang mencatat inflasi sebesar 0,01persen (mtm). Secara tahunan inflasi Bali tercatat sebesar 2,80 persen (yoy), sementara Nasional sebesar 3,58 persen (yoy).(kup)