Denpasar (Bisnis Bali) – Guna menerapkan pariwisata berkelanjutan, Bali memang perlu menerapkan one island management. Dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, Bali perlu memperjuangkan  perimbangan keuangan untuk daerah Bali.

Ketua GIPI Bali, IB. Agung Partha Adnyana, Rabu (15/11) mengatakan, dalam penerapan one island management, Pemprov Bali harus diberikan legalitas untuk kewenangan pengelolaan pariwisata. Legalitas ini antara lain melalui otonomi khusus di bidang pariwisata.

Ia menjelaskan, pemerintah dan rakyat Bali harus bersatu mengajukan ke pemerintah pusat agar Bali diberikan kewenangan khusus mengelola pariwisata. Bali mendorong pemerintah pusat untuk memberikan otonomi khusus di bidang pariwisata.

Dipaparkannya, otonomi khusus di bidang pariwisata ini bertujuan untuk mengatur kewenangan pariwisata di tingkat propinsi. “Dengan begitu, Pemprov Bali lebih mudah mengarahkan penerapan one island management,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan otonomi khusus, Pemprov Bali bisa mengelola pajak hotel dan restoran (PHR) di tingkat provinsi. Selain itu, Bali bisa mengutip atau memungut admission fee di airport kepada setiap wisatawan.

Pemerintah pada 2017 menargetkan jumlah kunjungan wisman 15 juta dan pergerakan wisdom sebanyak 265 juta, dengan devisa yang dihasilkan sebesar Rp 200 triliun. Bali diharapkan menyumbang 40 persen dari total jumlah wisatawan.

Pria yang akrab disapa Gus Agung melihat Bali harus mengajukan Revisi atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat. Revisi ini membuka kemungkinan adanya bagi hasil pendapatan pariwisata antara pemerintah daerah Bali dengan pemerintah pusat.

Dana ini penting untuk reinvestasi agar Bali bisa menjaga kelestarian budaya, lingkungan, dan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menunjang sektor pariwisata.(kup)