Mangupura (Bisnis Bali) ‚Äď¬ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung kembali menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi, Selasa (14/11) lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung I Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Karyana. Turut Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa.

Dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan, memberikan apresiasi atas pencapaian pemerintah mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat secara berturut-turut sejak 2014, 2015, dan 2016 dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). ‚ÄúIni berkat keras Bupati Badung beserta jajaran,‚ÄĚ kata I Made Duama saat membacakan pemandangan fraksinya.

Apresiasi juga diberikan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung tentang APBD tahun 2018. Sebab, fraksi tergemuk di DPRD Badung ini menilai, secara substansial rancangan tersebut telah mengacu pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dengan tetap merujuk kepada Perda Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana tahun 2016-2021.

‚ÄúAnggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2018 sepenuhnya diprioritaskan untuk bidang pangan, sandang dan papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan, adat, agama dan budaya, serta bidang pariwisata, telah sesuai dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB),‚ÄĚ kata Duama.

Walau begitu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung tetap memberikan masukan kepada pemerintah untuk kesempurnaan APBD Badung tahun 2018 mendatang. Ada enam hal yang ditekankan, yakni terkait kegiatan pembangunan infrastruktur. ¬†‚ÄúKami Fraksi PDI Perjuangan memberikan saran timbang agar hendaknya program dan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan pendekatan teknologi tidak mengabaikan pembangunan dan peningkatan kualitas SDM-nya,‚ÄĚ harap Duama.

Usulan kedua terkait pembangunan Taman Bung Karno di seputaran Kecamatan Mengwi atau Abiansemal. Ketiga, pemerintah diminta mempertimbangkan untuk pembentukan UPT Dinas Pariwisata di tiap-tiap kecamatan. Keempat, terkait rencana pembangunan gedung Balai Budaya yang kini sedang masuk tender. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar nama Gedung Balai Budaya menjadi Graha Mangu Mandala Giri.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan juga berharap agar pemerintah memikirkan optimalisasi peran subak abian untuk memaksimalkan lahan tidur menjadi lahan produktif, misalkan pembudidayaan buah lokal. ‚ÄúDari sisi regulasi dan biaya ini perlu dipikirkan,‚ÄĚ harap Duama. Usulan keenam, yakni menyangkut pembangunan jalan menuju Pantai Nyang-Nyang di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan. ‚ÄúKami harapkan dibuatkan kajian, karena jalan menuju Pantai Nyang-Nyang untuk kepentingan akses melasti umat Hindu,‚ÄĚ harapnya lagi.

Sementara terkait delapan ranperda yang dijelaskan Bupati pada rapat paripurna perdana, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan sepakat dan menyetujuinya. Sebab telah mendapat proses pembahasan di Dewan. Dengan begitu, diharapkan agar ditindaklanjuti dan mendapatkan verifikasi dari Gubernur Bali. (ad 2.108)