Mangupura (Bisnis Bali) – DPRD Kabupaten Badung, Selasa (14/11) lalu menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati Badung tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan RAPBD tahun 2018. Sidang dipimpin Ketua DPRD Badung, I Putu Parwata hadir pula Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, dan Wakil Ketua I DPRD Badung, I Nyoman Karyana.

Pada pemandangan umum Fraksi Demokrat yang dibacakan anggota Made Retha, secara umum mengapresiasi berbagai terobosan inovatif pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah demi menyukseskan pembangunan dan kesejahteraan krama Badung.

Fraksi Demokrat juga mengapresiasi komposisi belanja daerah yang sebagian besar merupakan belanja publik yakni 75,91 persen, sedangkan 24,09 persen untuk belanja aparatur. “Ini artinya RAPBD tahun 2018 betul-betul berpihak terhadap kepentingan rakyat,” ujar Made Retha.

Meski begitu, Fraksi Demokrat tetap memberikan beberapa masukan. Fraksi Demokrat mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Badung membangun pos pelayanan pemadam kebakaran di Kuta Selatan secara permanen dengan mengupayakan lokasi di dekat Kantor Camat Kuta Selatan. “Ini penting mengingat banyaknya kegiatan usaha dan bangunan akomodasi pariwisata di Kuta Selatan, sehingga akan mempercepat dan mempermudah pelayanan,” jelasnya.

Guna meningkatkan pengawasan dan penindakan tegas terhadap pelanggar peraturan Fraksi Demokrat mengusulkan, penambahan personel Satpol PP di Kuta Selatan dengan merekrut masyarakat setempat. “Pertimbangannya, karena merekalah yang tahu seluk-beluk masalah yang terjadi serta pemecahannya sehingga lebih efektif dan efisien,” terangnya.

Di bidang kesehatan, fraksi ini mendorong pemerintah untuk memperluas lahan RSUD Badung, terutama untuk membangun rumah duka serta fasilitas pendukungnya karena saat ini ketersediaannya sangat terbatas serta mendorong pembangunan rumah sakit di Kuta Selatan dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan puskesmas.

Di bidang pendidikan, Fraksi Demokrat mendorong pemerintah memperjuangkan pembangunan SMA negeri di Kuta Selatan kepada provinsi, mengingat kebutuhannya sangat mendesak. “Bila perlu diberikan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk pembangunan sekolah di setiap kecamatan yang memungkinkan untuk dibangun,” katanya.

Lebih lanjut, fraksi yang diketuai Ketut Subagia ini menyarankan, agar pemerintah membangun taman rekreasi pada layanan perpustakaan, agar mampu menciptakan suasana yang kreatif, menghibur dan menyenangkan tanpa menghilangkan sisi edukatif. Dengan begitu, minat masyarakat berkunjung makin meningkat.

Sementara terkait delapan ranperda yang dijelaskan Bupati pada rapat paripurna perdana, Fraksi Demokrat menyatakan sepakat dan menyetujuinya. Sebab telah dibahas secara seksama dan melalui prosedur tingkat pansus. Dengan begitu, diharapkan agar ditindaklanjuti dan mendapatkan verifikasi dari Gubernur Bali. (ad 2.109)