Baru Terealisasi 55,84 Persen Syarat E-KTP Sempat Ganjal Penyaluran KUR

40

Mangupura (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusa Tenggara mencatat hingga posisi September 2017, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pulau Dewata baru terealisasi Rp 2,45 triliun atau 55,84 persen. Penyaluran KUR untuk Bali ini dinilai masih relatif rendah karena total target penyaluran KUR 2017  mencapai Rp 4,3 triliun.

Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Hizbullah di Nusa Dua, Selasa (7/11) kemarin mengatakan, target KUR Rp 4.387 miliar dan baru terealisasi Rp 2.450 miliar tentu masih rendah. Penyebab pencapaian KUR yang  masih sedikit tersebut di antaranya karena terbatasnya ruang gerak bank dalam menyalurkan KUR.

“Persyaratan KUR yaitu wajib diberikan kepada debitur yang belum pernah memperoleh fasilitas kredit program dari pemerintah serta tidak memiliki kartu kredit. Ini ternyata cukup membatasi ruang gerak bank dalam menyalurkan KUR,” katanya.

Selain ruang gerak bank yang terbatas, kata Hizbullah, adanya syarat wajib E-KTP menyebabkan penyaluran  KUR pada semester pertama 2017 ini mengalami perlambatan karena banyak debitur potensial yang belum memiliki E-KTP.

“Tetapi masuk semester kedua ketentuan syarat wajib E-KTP tersebut telah diperbaiki sehingga cukup  dengan surat keterangan saja masyarakat sudah dapat mengajukan  KUR,” ungkapnya.

Ia menerangkan, terdapat 9 bank umum penyalur KUR di Bali yaitu BRI, BNI, Mandiri, Bank BPD Bali,  BCA, BRI Syariah, Bukopin, Maybank dan Artha  Graha. Akumulasi baki debet KUR dengan bunga 9 persen tersebut hingga posisi September 2017 mencapai Rp 3.745 miliar. Jumlah tersebut terbagi untuk baki debet sektor retail posisi September 2017 mencapai Rp 920 miliar dan kredit mikro Rp 2.825 miliar. Sementara rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) posisi September 2017 mencapai 0,43 persen atau meningkat dibandingkan  NPL KUR pada posisi  Desember 2016 menembus 0,17 persen. (dik)