Berutang untuk Pembangunan RS Nyitdah Bupati Eka Sebut sebagai Investasi

28
Bupati Eka meninjau pembangunan RS Nyitdah untuk gedung D dan E yang ke depannya akan menjadi ruang instalasi bedah (gedung D) dan ruang rawat inap (gedung E).  (man)

Tabanan (Bisnis Bali) – Guna menuntaskan pembangunana pembangunan RS Nyitdah yang digadang-gadang memiliki ruang rawat inap hingga 572 ruangan, pemerintah Kabupaten Tabanan mengajukan pinjaman mencapai Rp 201 miliar ke PT SMI. Meski begitu, Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyebutkan pinjaman tersebut sebagai investasi yang bisa kembali mendatangkan pendapatan bagi pemerintah daerah.

“Pinjaman tersebut janganlah dipandang sebagai hutang, tetapi investasi bagi masyarakat ke depan. Terlebih lagi dana Rp 201 miliar itu adalah quota pinjaman yang diberikan kepada Pemkab Tabanan,” tutur Eka di sela-sela memantau pembangunan RS Nyitdah bersama Komisi II dan IV DPRD Tabanan, Senin (16/10).

Ia menerangkan, nantinya bukan berarti semua dana itu langsung diambil dan dipakai, namun akan digunakan secara bertahap dan sesuai kebutuhan.

Menurutnya,  jika pemkab Tabanan mendapatkan dana BKK yang besar untuk pembangunan RS Nyitdah tentu dana dari PT SMI juga diambil secukupnya untuk memenuhi kekurangan dana pembangunan.

“Namun setidaknya dengan ada kouta pinjaman tersebut ada jaminan untuk bisa menyelesaikan pembangunan apabila dana BKK tidak mencukupi,” ujarnya.

Eka didampingi Kepala Dinas Kesehatan, dr. Nyoman Suratmika, menjelaskan, dalam hal pengadaan fasilitas dalam persyaratannya harus melalui e-planning ke pusat dan dilakukan secara bertahap. Begitu juga terkait layanan di RS Nyitdah juga nanti proses layanannya akan dibuka secara bertahap, sehingga tidak harus menunggu hingga 2020.

Katanya, setiap ada pembangunan selesai dan disiapkan fasilitas, maka akan dibuka layanannya atau bertahap tidak tunggu semua gedung selesai pada 2020 nanti.

Oleh karena salah satu tujuan pembangunan RS Nyitdah sebagai tempat pelayanan baru bagi BRSU Tabanan, sehingga representatif tentu nanti pembukaan layanan disesuaikan fasilitas dan SDM nya dengan yang ada di BRSU.

Sementara itu, Ketua Komisi IV, Made Dirga, saat kunjungan mengapresiasi usaha eksekutif dalam pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Terlebih saat ini kebutuhan akan tempat tidur di Tabanan dirasakan masih kurang dilihat dari banyaknya antrian pasien menunggu tempat tidur di BRSU Tabanan saat ini. Akuinya, Dewan sendiri telah menyetujui pinjaman ke pihak ketiga dalam hal ini PT SMI yang diloloskan sebesar Rp 201 miliar untuk pembangunan RS Nyitdah. (man)