Denpasar (Bisnis Bali) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Bali terus mendorong masyarakat untuk menggunakan sistem pembayaran dan instrumen pembayaran nontunai. Salah satunya di tol pada saat 1 Oktober 2017 mendatang. Penerapan transaksi nontunai di masyarakat dipatikan akan memberikan manfaat dalam efisiensi rupiah.
Kepala KPw BI Bali Causa Iman Karana di Renon, Rabu (13/9) kemarin mengatakan, manfaat dalam efesiensi rupiah yaitu menekan biaya pengeloaan uang rupiah dan cash handling. Selain itu, manfaat transaksi nontunai seiring gerakan nasional nontunai (GNTT) yaitu perencanaan ekonomi akan lebih akurat karena transaksi tercatat secara lebih lengkap sehingga perencanaan lebih akurat.
“Tidak hanya itu, manfaat lainnya yaitu praktis tidak perlu membawa banyak uang tunai, higienis, meningkatkan akses masyarakat ke sistem pembayaran dan membantu usaha pencegahan serta identifikasi kejahatan kriminal,” katanya.
Pak Cik biasa ia disapa juga menerangkan, dibandingkan dengan negara-negara peer ASEAN lainnya, persentase pembayaran tunai di Indonesia paling tinggi yakni 99,4 persen, sedangkan Thailand 97,2 persen, Malaysia 92,3 persen dan Sinagpura 50 persen. Selain itu permasalahan dengan uang tunai yaitu biaya yang besar dikeluarkan dalam pengelolaan uang rupiah yang meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, penarikan dan pemusnahan oleh BI mencapai Rp 3 triliun.
Untuk itu BI akan terus mendorong transaksi nontunai karena terbukti memberikan manfaat bagi bank sentral menghemat biaya pemeliharaan uang tunai. “Di Bali terdapat sekitar Rp1,4 triliun uang setoran dari bank-bank yang dinilai tidak layak edar sehingga harus dipilah kembali kelayakannya,” ujarnya.
Menurutnya, uang tersebut harus diolah, meskipun tidak layak edar tetapi ketika dipilah masih ditemukan yang bisa diedarkan. Ini memerlukan tenaga khusus dan waktu. Ini pula, katanya, BI mendukung transaksi nontunai salah satunya pada 1 Oktober 2017 mendatang kewajiban penggunaan uang elektronik (unik) di tol Bali Mandara.
“Kesuksesan program yang dimulai pada 1 Oktober bisa menjadi cikal bakal fondasi bagi Pulau Dewata untuk menjadi daerah cashless society. Terlebih potensi penerapan nontunai masih tinggi di Bali, termasuk di sejumlah tempat masih berpeluang terjadi peningkatan penggunaan nontunai,” paparnya.(dik)
