Mangupura (Bisnis Bali) – BPJS Ketenagakerjaan menegaskan semua pekerja mendapatkan hak perlindungan atas jaminan sosial. Sebagai upaya mencegah adanya perusahaan yang tidak  menjalankan kewajiban membayar iuran pekerja, BPJS Ketenagkerjaan mempererat kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali, NTB dan NTT beserta jajarannya.

“Hasil dari kerja sama tersebut mampu menyelamatkan Rp 96,4 miliar uang iuran pekerja. Nilai tersebut terealisasi dari 3.156 surat kuasa khusus (SKK) yang sudah tertangani,” kata Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan, E. Ilyas Lubis usai Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Tinggi Bali, NTB dan NTT di Kuta.

Ia mengatakan, monitoring dan evaluasi penting dilakukan untuk dapat mengukur efektivitas penerapan regulasi serta untuk mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Hasil penyelamatan uang pekerja tersebut cukup menggembirakan kendati memang belum maksimal. Sisanya itu bukan berarti tidak berhasil tetapi ada perusahaan yang siap janji membayar, termasuk ada perusahaan yang komitmen bayar tetapi belum jatuh tempo,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, target bukan sekadar perusahaan menjalankan kewajiban membayar iuran, tetapi yang utamanya hak pekerja untuk terlindungi dari risiko kerja. Untuk itu, ia berharap Kejaksaan di wilayah Bali, NTB dan NTT dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi ini agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial.

Dijelaskannya, instansi negara atau pemerintah, BUMN/BUMD dan badan hukum lain (negara/pemerintah mempunyai kepentingan perdata/tata usaha negara) memiliki wewenang untuk menggunakan jasa jaksa pengacara negara. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejaksaan RI (Jamdatun) sepakat untuk bekerja sama dalam masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, dalam rangka untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dan Jamdatun. Kesepakatan bersama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara. (dik)