Industri rokok kini disinyalir secara sengaja membidik anak muda sebagai target pasar utama mereka untuk mendapatkan perokok pengganti yang akan menjamin keberlangsungan bisnisnya. Apa dampaknya?

STRATEGI yang digunakan dengan menebar jaring perangkap berupa iklan, promosi dan sponsor rokok untuk menjaring anak muda menjadi perokok. Itu sebabnya iklan rokok selalu ditempatkan di semua tempat, tepatnya pada anak muda berkegiatan dan berkumpul, seperti di sekitar sekolah, kampus, kafe, taman kota, tempat olah raga, tempat wisata, dan di jalan-jalan utama di pusat kota.
Terbukti industri rokok hingga kini bebas dan leluasa beriklan dengan masif di semua ruang publik.

Menurut Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, I Putu Armaya, S.H., sebagaimana mandat UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang jelas, jernih dan jujur; saat mengonsumsi barang dan/atau jasa (Pasal 4). Termasuk hak untuk mengetahui harga/tarif terhadap barang dan/atau jasa yang akan digunakannya. Namun, ketentuan semacam itu tidak bisa serta merta bisa diberlakukan pada komoditas barang yang konsumsinya harus dibatasi/dikendalikan (barang abnormal). Contoh dalam hal ini adalah produk tembakau, rokok.

“Secara regulasi, rokok adalah barang konsumsi, peredaran dan iklannya harus dikendalikan/dibatasi adalah komoditas barang yang dikenai cukai, sebagaimana diatur dalam UU tentang Cukai dan UU tentang Kesehatan,” ujarnya.

Relevan dengan hal itu, pencantuman informasi harga rokok pada iklan dan promosi rokok adalah bertentangan dengan spirit UU tentang Cukai, UU Perlindungan Konsumen, dan tentunya UU tentang Kesehatan. “Pencantuman informasi harga pada iklan/promosi rokok, seperti Rp 16.000/bungkus, atau Rp 2.000/batang, bertentangan dengan prinsip pengendalian/pembatasan konsumsi, sebagaimana diatur ke dalam regulasi dimaksud,” ungkapnya.

Sebab, pencantuman informasi harga rokok, akan mendorong/merangsang masyarakat untuk membeli rokok, apalagi harga rokok di Indonesia masih tergolong termurah di dunia dan bisa dibeli secara eceran/ketengan, yang menjadikan harga rokok kian terjangkau, terutama oleh anak-anak, remaja dan kalangan rumah tangga miskin. “Rokok adalah produk abnormal, tidak sepantasnya diiklankan, apalagi mencantumkan harganya demi mendorong peningkatan konsumsi,” jelasnya. Secara sosiologis, pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok hanya akan melanggengkan kegandrungan masyarakat Indonesia pada rokok. Termasuk anak-anak muda di Bali.  “Hanya di Indonesia rokok masih bebas beriklan,” katanya.

Ke depan masalah iklan rokok di Bali, lanjutnya, juga harus diperketat. Di seluruh dunia iklan rokok sudah dilarang total. Pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok tidak sejalan dengan spirit UU tentang Cukai, UU tentang Perlindungan Konsumen, dan UU tentang Kesehatan.

Karena itu, YLPK Bali meminta Kemenkes, untuk segera membuat regulasi teknis secara menyeluruh untuk melarang pencantuman harga rokok pada iklan/promosi rokok di media massa elektronik, media masa cetak, dan media luar orang, seperti umbul-umbul, spanduk, poster, dan lainnya sebagai bentuk penjabaran/perwujudan tembakau sebagai komoditas adiktif sebagaimana diatur dalam UU tentang Kesehatan.

Hal senada diungkapkan Direktur Komite Nasional untuk Reformasi Televisi (Remotivi), Muhammad Heychael. Katanya, Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara tetangga soal iklan rokok di televisi. “Kita tertinggal dari Laos dan Kamboja soal regulasi iklan rokok. Negara tersebut melarang iklan rokok di dunia penyiaran seperti di televisi dan radio,” katanya.

Di negara lain, kata dia, iklan di dunia maya juga dilarang. Pembatasan iklan rokok penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Menurut dia, banyak hal dalam aturan penyiaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) yang dilanggar atau diakali guna memuluskan iklan rokok di dunia penyiaran.

Dia mencontohkan ada pelanggaran iklan rokok yang tayang di luar waktu yang diperbolehkan, yaitu lepas dari pukul 21.30. Akan tetapi, iklan rokok seperti menyamar dalam iklan ataupun program lain. Misalnya lewat acara beasiswa perusahaan rokok yang ditayangkan.

Hingga saat ini iklan rokok juga menjadi penyumbang pemasukan televisi terbesar meski telah dibatasi. Terdapat 424 spot iklan rokok di televisi atau total durasi 22.018 detik setiap harinya. Penegak regulasi di dunia televisi dan radio seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kata dia, juga belum begitu kuat dalam menindak iklan rokok termasuk yang berbalut beasiswa dan semacamnya.

Lanjut dia, iklan rokok di televisi juga disaksikan anak-anak. Dengan paparan iklan rokok, hak anak untuk hidup dan tumbuh sehat terancam. Secara langsung atau tidak, masa depan anak Indonesia sangat terancam oleh iklan rokok. “Maka perlu ada penindakan dan pengkajian ulang terhadap regulasi penyiaran sehingga iklan rokok tidak tayang secara sembarangan,” katanya.

Atmaji Sapto Anggoro, CEO AdsTensity (lembaga riset iklan) menilai, kebijakan larangan rokok beriklan tidak akan menurunkan belanja iklan industri rokok. Perusahaan rokok pasti menemukan celah melakukan pemasaran paling efektif. “Tidak berpengaruh signifikan ke industri rokok. Mereka juga tidak akan kapok. Justru dengan barrier itu mereka jadi sangat kreatif dengan ide konsep dan branding yang beyond dari orang lain,” ujar Atmaji.

Selain itu, kata Atmaji, perusahaan rokok bakal gencar iklan di media luar ruang dan direct selling. Menurut Atmaji, iklan TV biasanya digunakan untuk membangun citra merek rokok di setahun pertama diluncurkan. “Setelah itu pemasaran dilakukan dengan direct selling,” tandasnya. (aya)