Singaraja (Bisnis Bali) – Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali kembali melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) LPD Bali yang ke – 2 pada Jumat 28 Juli 2017. Kali ini Kabupaten Buleleng dipilih menjadi tuan rumah Musda II LPD Bali, mengambil tempat di Kecak Room Hotel Banyualit Desa Kalibukbuk – Lovina, Singaraja – Bali. Musda II LPD Bali 2017 yang mengusung tema “Melalui Musda II LPD se-Bali Kita Jalin Persatuan dan Kebersamaan Dalam Upaya Menyongsong Desa Pakraman yang Sima Swatantra” ini dikomando oleh Made Nyiri Yasa, S.Sos M.MA sebagai Ketua Panitia.
Musda II LPD se-Bali dibuka langsung oleh Gubernur Bali dalam hal ini diwakili Kepala Biro (Karo) Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Provinsi Bali Ir. I Nengah Laba yang ditandai dengan pemukulan Gong. Sebanyak 500 lebih undangan dan peserta hadir terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketua DPRD Provinsi Bali, Ketua PHDI Provinsi Bali, Kepala LP-LPD Provinsi Bali, Konsultan LPD Bali, Pengurus BKS LPD Bali, Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan Bali, Direksi Jamkrida Bali Mandara, Dirut PT. Ussi Bandung, Bupati Buleleng, Bupati/Wali Kota Seluruh Bali, Kepala Cabang Bank BPD Bali Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala dan Wakil Kepala LP-LPD seluruh Bali, Ketua BKS LPD Kabupaten/Kota se-Bali, Kepala LPD se-Bali, Ketua Majelis Madya Desa Pakraman, Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, Ketua Majelis Madya Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, Ketua PHDI Kecamatan se-Kabupaten Buleleng, Kepala LPD se-Kabupaten, Kepala Desa Kalibukbuk dan Jro Kelian Adat Desa Pakraman Banyualit dan Kalibukbuk.
Terlaksananya Musda II LPD Bali 2017 selain merupakan rapat lima tahunan, juga karena mengacu pada Perda No.3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Anggaran Dasar Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali. Dimana dalam Musda II LPD se-Bali ini membahas pertanggung jawaban lima tahunan kegiatan dan keuangan pengurus BKS LPD Provinsi Bali dan juga pemilihan pengurus BKS LPD Provinsi Bali untuk periode 2017 – 2022.
Gubernur Bali yang diwakili oleh Kepala Biro Ekbang Provinsi Bali Ir. I Nengah Laba ketika di wawancarai Bisnis Bali usai memberikan sambutan sekaligus membuka Musda II LPD ini mengungkapkan, LPD mampu menyatukan perbedaan visi dan misi yang ada, bagaimana agar bisa menyatu dan berfungsi dengan baik. “Semua LPD untuk langgengnya jalan LPD harus berpedoman pada perda yang baru saja disahkan, itu saja pedomannya spertinya tidak akan ada hambatan lagi tentang Lembaga Perkreditan Desa ,”jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk kesiapan SDM LPD di Bali berdasarkan pantauannya sudah cukup bagus, hal itu dapat dibuktikan karena adanya pelatihan -pelatihan yang selama ini di lakukan oleh LPD di Bali. “Dari
1.433 LPD itu sudah secara bertahap dilakukan pelatihan karena syarat semua LPD harus diaudit itu ada di dalam Perda, jadi untuk tidak terjadi persoalan di dalam pelaksanaan audit tentunya kemampuan ini harus kita tingkatkan misalnya, pembuatan laporan,”tegasnya.
Kepala LP-LPD Provinsi Bali I Nyoman Arnaya, SE mengungkapkan, dengan dilaksanakannya Musda ini pihaknya cukup mengapresiasi karena sudah dijalankannya aturan yang ada, tentu harapannya terutama kepada pengurus terpilih bagaimana membuat LPD Bali menjadi lebih baik dengan program – programnya di dalam melaksanakan tugasnya. “Kita ucapkan terimakasih karena sudah berhasil, tentu dalam hal ini kita LP-LPD akan selalu bekerja sama dengan BKS LPD Bali dalam melakukan tugas – tugas, karena bagaimanapun juga harus bekerjasama karena BKS merupakan tempat penyampaian aspirasi dari pada anggota yang perlu di laksanakan dari LP-LPD,”jelasnya.
Sementara itu menurut Drs. I Nyoman Cendikiawan, S.H. ,M.Si sebagai Ketua BKS Provinsi Bali terpilih periode 2017 – 2022 ketika diwawancarai Bisnis Bali mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi atas kelancaran Musda II LPD Bali ini sudah berjalan secara demokratis dan transparan. “Terimakasih atas kepercayaannya, tentu ini juga sudah dibuatkan berita acara karena dibalik kepercayaan yang diberikan pastinya ada tanggung jawab, tentu kita mohon dukungannya terutama dalam pelaksanaan program kedepan,”jelasnya. (ira)
