APBD-P 2017 Meningkat, DPRD Badung Beri Apresiasi  

28

Mangupura (Bisnis Bali) – Sembilan rancangan peraturan daerah dan empat dokumen penganggaran daerah akhirnya bisa ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Badung, Senin (17/7) kemarin di Ruang Utama Gosana, gedung DPRD, Puspem Badung. Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

“Dari sembilan rancangan peraturan daerah dan empat dokumen penganggaran daerah, Dewan tersebut termasuk rancangan KUA dan PPAS tahun 2018, telah dibahas melalui rapat-rapat fraksi dan alat kelengkapan DPRD Badung secara internal maupun melalui rapat kerja dengan eksekutif,” terang Wakil Ketua II, I Made Sunarta usai sidang kemarin.

Khusus untuk rancangan APBD Perubahan 2017, kata Sunarta, pendapatan daerah akhirnya bisa ditetapkan Rp 5.096.064.815.541,24, sedangkan belanja daerah 6.172.197.577.820,73 dan pembiayaan netto Rp 1.076.132.762.279,49. “Artinya kalau kita cermati ini mengalami peningkatan dari APBD induk tahun 2017, pendapatan daerah meningkat Rp 435.243.319.564,41, belanja daerah meningkat Rp 720.854.255.848,50, dan pembiayaan netto meningkat Rp 285.610.936.284,09,” jelas politisi Partai Demokrat itu.

“Kami tentu sangat mengapresiasi peningkatan pendapatan di APBD Perubahan 2017. Ini menunjukkan kerja keras pemerintah dan kami di legilatif dapat bersinergi dengan baik. Kami harapkan dengan peningkatan pendapatan ini dapat makin menyejahterakan masyarakat Badung,” harap Sunarta.

Sementara untuk rancangan KUA-PPAS tahun 2018, Sunarta juga memberikan apresiasinya. Sebab merujuk KUA-PPAS yang telah dapat disetujui dan ditetapkan juga mengalami tren peningkatan. “Dalam KUA-PPAS tahun 2018 dapat disepekati pendapatan Rp 5.688.510.185.138,64 dan belanja Rp 6.203.536.581.427,36. Adapun pembiayaan netto Rp 515.026.396.288,72,” ungkapnya. “KUA-PPAS tahun 2018 sudah dapat disepakati, kami mengapresiasi karena semuanya berjalan transparan. Kami yakin dengan sistem yang sekarang ini tidak ada kegiatan siluman yang masuk,” ucap Sunarta.

Ke depan kami berharap semua proyek dapat dilaksanakan lebih bagus, lebih cepat, dan lebih awal. Paling tidak diawal tahun sudah bisa mulai, sehingga serapannya kalau bisa 90 persen.

Dengan telah ditetapkannya sembilan rancangan peraturan daerah dan empat dokumen penganggaran daerah, termasuk di dalamnya Ranperda APBD Perubahan Tahun 2017 akan dibawa ke Provinsi Bali untuk dievaluasi lanjut.

Sidang paripurna DPRD Badung kemarin turut dihadiri dihadiri Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, Sekkab Badung I Wayan Adi Arnawa, Forkompinda Badung dan kepala perangkat daerah.

Sebelumnya Ketua DPRD Badung Putu Parwata memuji kinerja eksekutif  tahun 2016 di bawah kepemimpinan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Usai memimpin sidang paripurna DPRD Badung, Senin (17/7) kemarin di Puspem Badung, Putu Parwata mengapresiasi eksekutif yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai Rp 5,2 triliun. “Dari segi pendapatan naik terus. Perubahan belanja menjadi Rp 6,178 triliun. Ini membuktikan kinerja yang dilakukan oleh pihak eksekutif benar-benar serius,” katanya.

Parwata mengungkapkan, pihaknya di legislatif akan terus men-support kebijakan-kebijakan teknis yang dirancang Bupati sehingga pembangunan di Kabupaten Badung untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. (ad 1. 321)

BAGIKAN