Pembangunan rumah murah atau subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Bali baru bisa terealisasi di empat kabupaten. Hal tersebut karena terbentur biaya tanah yang relatif tinggi di Bali, sementara skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) harga di Bali ditetapkan Rp 141,7 juta. Di mana saja dan benarkah ada penipuan berkedok rumah murah?

PEMERINTAH memiliki progran pembangunan satu juta rumah, termasuk di Bali. DPD REI Bali menargetkan program satu juta rumah murah di Bali dengan down payment (DP) 1-5 persen yang digaungkan Presiden Joko Widodo mencapai 5.000 unit selama 2017. Total project plan yang telah dilakukan REI Bali sampai saat ini mencapai 3.500 unit FLPP. Dari 3.500 project plan rumah MBR, hingga kini telah terealisasi lebih dari 50 persen atau telah terjual.

DPD REI Bali bertekad akan mendukung penuh pencapaian target hingga akhir 2017. REI akan kerahkan semua potensi yang ada untuk memenuhi komitmen tersebut. Dari sisi pemenuhan permintaan (demand), REI menjalin kerja sama berbagai pihak yang menjadi target pasar rumah rakyat. Untuk penyediaan tempat (supply), REI Bali mengakui pembangunan rumah murah baru bisa dilakukan di empat kabupaten yaitu di Buleleng, Karangasem, Jembrana dan Tabanan. Sementara wilayah selain ini belum bisa dilakukan pembangunan, karena terbentur tingginya harga tanah.

Ketua DPD REI Bali, Pande Agus Permana Widura mengatakan, wilayah dominasi FLPP paling banyak dibangun di Kabupaten Buleleng dengan total FLPP mencapai 2.600 unit. Untuk wilayah Buleleng sebarannya di sekitar wilayah Lovina, Seririt, Tegal Linggah dan Bulian. Wilayah Tabanan sebarannya di Bajera, Mandung dan Kerambitan. Wilayah Karangasem sebaran rumah murah di Bebandem dan wilayah Jembrana, rumah murah ini terdapat di wilayah Tegal Badeng Timur, Tegal Badeng Barat serta di Kota Negara.

Ia mengakui, kebutuhan rumah di Indonesia cukup besar. Berdasarkan data, dari 11 juta masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah, sekitar 20 persennya adalah masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Sisanya berpengasilan rendah sehingga ada 80 persen dari 11 juta masyarakat yang membutuhkan rumah murah di Indonesia.

Hingga kini DPD REI Bali telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank BTN dan BNI, serta sedang menjajaki dengan BPD Bali dan Artha Graha untuk pembiayaan FLPP ini

Ketua Bidang Perumahan RST DPD REI Bali, I Ketut Sony Sasana mengatakan, rumah sejahtera tapak (RST) sama dengan perumahan bagi MBR yang dikenal masyarakat saat ini. Beberapa peraturan Kementerian PU-Pera telah dikeluarkan untuk akselerasi pembangunan FLPP ini. Sesuai PP Nomor 64 Tahun 2016 yang mengatur proses percepatan pembangunan rumah murah, harga di Bali ditetapkan Rp 141,7 juta dan masyarakat dibebaskan dari PPN sesuai Permen Keuangan Nomor 113 Tahun 2014.

Luas minimal 36 meter persegi, dengan luas tanah 60 meter persegi. DP 5 persen, dengan suku bunga 5 persen per tahun selama cicilan 20 tahun. Berdasarkan Permen PU-Pera Nomor 48 diatur syarat penghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan per orang. Konsumen disasar adalah benar-benar masyarakat yang belum mempunyai rumah, berdasarkan persetujuan kepala desa.

“Syaratnya memang sangat ketat agar subsidi ini benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya. (dik)

BAGIKAN