Mangupura (Bisnis Bali) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung sepakat agar belanja langsung pada 2018 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan strategis sebagai implementasi pola pembangunan nasional semesta berencana (PPNSB). Hal itu diungkapkan fraksi terbesar di DPRD Badung ini pada rapat paripurna terhadap 13 ranperda, Rabu (12/7) kemarin.

Melalui juru bicaranya Nyoman Satria, S.Sos., M.Si., Fraksi PDI Perjuangan sepakat Pemkab Badung memikirkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yakni pangan, sandang dan papan. Dalam hal pangan, fraksi yang dipimpin I Gusti Anom Gumanti ini meminta Badung mewujudkan kemandirian ketahanan pangan daerah.

Di bidang papan, Fraksi PDI Perjuangan sepakat dan mendukung langkah-langkah Bupati untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dengan program bedah rumah dengan bantuan Rp 55 juta. Selain itu, masyarakat yang kurang  mampu dibantu dengan program peningkatan kualitas rumah sehat (PKRS) atau rehabilitasi rumah dengan bantuan tunai Rp30 juta.

Di bidang kesehatan dan pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar paramedis dan nonparamedis diberikan pelatihan atau update ilmu pengetahuan yang menggunakan teknologi terkini. Dengan begitu, para pengelola fasilitas kesehatan tidak ketinggalan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada krama Badung. “Tentunya diharapkan dapat mendukung terwujudnya krama Badung yang sehat dan berbahagia,” ujar Satria.

Di pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk lebih banyak memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti pelatihan, seminar mapun pendidikan lainnya. Ilmu yang diperoleh selanjutnya bisa ditransfer kepada anak didiknya.

Di bidang jaminan sosial dan ketenagakerjaan, Fraksi PDI perjuangan menilai Bupati Badung telah menjalankan tugas-tugas dengan baik. Program jaminan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan miskin dapat jaminan tempat tinggal yang layak. Sementara di bidang ketenagakerjaan pemkab diminta menyiapkan data-data up to date atau terkini dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakart Badung yang belum mendapat pekerjaan sesuai bidang ilmunya.

Bidang seni, adat, agama dan budaya, menurut Fraksi PDI Perjuangan, bertujuan melestarikan nilai-nilai seni yang adiluhung yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya di luar Bali. Tujuan lainnya untuk meningkatkan srada bakti dan pemahaman terhadap makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama Hindu serta berorientasi pada penguatan eksistensi adat dan tradisi yang agung sehingga menjadi landasan filosofis bagi pembangunan di berbagai bidang.

Di bidang pariwisata, fraksi ini memberikan apresiasi kepada Bupati karena telah mengembangkan kepariwisataan. Untuk meningkatkan angka kunjungan, Bupati telah promosi pariwisata dengan langsung melakukan kunjungan ke beberapa negara maupun melakukan promosi melalui media online.

Sementara pada bidang infrastryuktur, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah segera membuat kajian agar seluruh wilayah Badung dirancang transportasi publik seperti pembangunan sarana dan prasarana angkutan umum. “Kalau memungkinkan dibangun rel kereta api antara ujung selatan dan ujung utara. Ini untuk menghindari keluhan masyarakat yang memerlukan waktu hingga dua jam untuk sampai di pusat pemerintahan Badung.

Secara umum, fraksi ini sepakat terhadap komposisi rancangan plafon anggaran sementara APBD Badung tahun 2018 yang mencapai Rp 5,6 triliun lebih. Komposisi pendapatan daerah terdiri atas PAD 85,11 persen, dana perimbangan 11,02 persen dan lain-lain pendapatan yang sah 3,87 persen. Belanja tidak langsung 49,34 persen dan belanja langsung 50,66 persen. Alokasi anggaran pendidikan 21,97 persen dan anggaran kesehatan 10,44 persen.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunartha serta anggota. Rapat ini juga dihadiri Bupati Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa dan segenap pimpinan perangkat daerah. (ad 1.292)

BAGIKAN