Target, Sebanyak 11.098 Bidang Tanah Bersertifikat Kadus Wajib Sosialisasikan Program Prona  

56
Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara saat menghadiri sosialisasi PTSL oleh Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Bali, di Gedung Sewaka Dharma. Terlihat Rai Iswara sedang menyalami Kepala BPN Wilayah Bali, Jaya. (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Semua aparat terbawah mulai dari kaling/kadus dan lurah, serta perbekel agar mensosialisasikan kegiatan kepada masyarakat terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dahulu lebih dikenal dengan Prona. Demikian disampaikan Sekda Kota Denpasar, AAN Rai Iswara, saat menghadiri sosialisasi PTSL oleh Badan Pertanahan Wilayah Provinsi Bali, di Gedung Sewaka Dharma, Kamis (6/7).

Sosialisasi yang diikuti oleh kaling/kadus dan lurah/perbekel serta camat se-Kota Denpasar dihadiri Kepala BPN Wilayah Bali dan Kepala Kantor Pertanahan Cabang Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Priatna Jaya.

Rai Iswara juga berharap semua kaling/kadus dan lurah/perbekel untuk terus membantu masyarakat agar bisa mensertifikatkan tanahnya. Untuk membantu mewujudkan hal ini, harus dilakukan komunikasi, mengingat program yang dilaksanakan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. “Saya harapkan semua kaling/kadus dan perbekel/lurah untuk terus melakukan komunikasi dengan BPN terkait program ini. Kami tidak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk hilangkan ego sektoral tersebut,” ujar Rai Iswara.

Dengan demikian program yang telah direncanakan pemerintah pusat dapat dilaksankan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Sementara Kepala Kantor Pertanahan Cabang Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Priatna Jaya mengatakan, PTSL ini merupakan program Nawacita Presiden RI Jokowidodo dalam memberikan kepastian hukum dan hak atas tanah rakyat serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Percepatan PTSL ini dilakukan melalui program sertifikat tanah seperti Prona atau kegiatan sertifikat massal tanah  swadaya. Melalui PTSL program-program sertifikat tanah dapat dilaksanakan secara pasti melalui desa demi desa. Setiap desa akan dikunjungi dan setiap tanah akan didata kepemilikannya. Ini akan dilakukan dengan cepat karena ada penyederhanaan persyaratan contohnya bukti kepemilikan tanah yang tidak lengkap cukup dengan kepemilikan tanah yang sporadik dari pemilik tanah dengan etikad baik, sedangkan pelunasan BPHTB tidak lagi menjadi persyaratan berkas melainkan menjadi pajak terhutang pemilik tanah. (sta)

BAGIKAN