Kondisi para pemilik armada angkutan kota (angkot) dan angkutan kota dalam provinsi (AKDP) di Bali belakangan ini cukup memprihatinkan. Terutama pendapatan para awak dan pemilik angkot kian turun akibat menjamurnya kendaraan roda dua dan mobil pribadi. Apa akibatnya?

KIAN turunnya pendapatan para sopir angkot, membuat biaya operasional makin membengkak, sehingga kewajiban peremajaan untuk angkot berusia 25 tahun sulit direalisasikan pengusaha atau pemilik angkot. “Menjamurnya kendaraan roda dua saat ini, berakibat luas terhadap pendapatan sopir angkot yang terus menurun sehingga tak akan mampu melunasi pinjaman bila dipaksakan untuk melakukan peremajaan,” ujar Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) Bali, I Ketut Eddy Dharma Putra.

Menurut Eddy, saat ini peremajaan hanya pada angkutan taksi, yakni sekitar 50 persen dari total armada taksi di Bali yang saat ini berjumlah 2.600 unit telah diremajakan.
Langkah ini dilakukan mengingat kondisi taksi saat ini cukup memprihatinkan, yakni sebagian umur armadanya lebih dari 5 tahun dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan pariwisata Bali.

“ Hal ini mengacu pada UU No. 14/1992 tentang operasional angkutan wisata di Bali, lalu lintas dan angkutan jalan, serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35/2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum,” katanya.
Menurut Eddy, dengan berpatokan pada Kepmen No. KM 35/2003, tentunya kendaraan operasional vila/hotel seperti taksi yang mengantar wisatawan ini wajib mengantongi izin operasional angkutan wisata, serta umur armadanya maksimal 10 tahun. “Mobil-mobil taksi umurnya lebih dari 5 tahun beroperasi saat ini sudah selayaknya diganti dengan mobil baru sesuai dengan tuntutan kebutuhan konsumen, serta perkembangan pariwisata Bali ke depan, ” katanya.

Sementara untuk peremajaan angkot, pihaknya rasa sangat sulit direaliasikan. Terlebih dari 1.200 unit angkot yang terdaftar, hanya sekitar 400 unit saja yang beroperasi akibat penumpang sepi. “Sekarang AKDP dan angkotkan hidup enggan mati pun tak mau, terlebih untuk diremajakan,” katanya.

Dalam Perda LLAJ soal pembatasan usia kendaraan, untuk kendaraan umum dalam trayek maksimal berusia 25 tahun, lewat dari tahun tersebut tidak diperbolehkan beroperasi. Seperti data Organda Bali, 95 persen kendaraan umum di Bali berusia lebih dari 25 tahun. Angkot dan AKDP di Bali untuk kendaraan yang paling baru adalah keluaran tahun 1995, sehingga lambat laun angkot dan AKDP tersebut juga akan terkena daftar pengalengan.

Ia setuju dengan tujuan dari Perda LLAJ untuk memberikan keselamatan pada penumpang.
Tetapi di sisi lain ia juga berharap ada peran serta pemerintah agar jangan sampai perusahaan angkutan di Bali mati karena aturan ini. “Perda ini memang bagus agar bagaiman (aya)

BAGIKAN