Mangupura (Bisnis Bali) – Kisruh penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kabupaten Badung belum berakhir. Ribuan siswa di gumi keris sampai saat ini diperkirakan masih belum mendapatkan sekolah. Akibatnya, gelombang protes orangtua siswa masih terjadi di sejumlah sekolah.

Menyikapi kondisi tersebut, Selasa (4/7) kemarin, Komisi IV DPRD Badung menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 2 Kuta. Sidak dipimpin langsung Ketua Komisi IV, AAN Ketut Nadiputra dengan didampingi anggotanya seperti Luh Gede Mediastuti, Putu Yunita Oktarini, Gede Wardana Erawan, dan IB Alit Argapatra. Mereka diterima Kepala SMPN 2 Kuta, I Nyoman Wertha bersama jajaran.

Nadiputra dikonfirmasi usai sidak mengaku pihaknya sengaja mengambil sampling sejumlah sekolah terkait PPDB ini karena kisruh penerimaan siswa ini terus berlanjut.

“Sidak sengaja kita ambil sampel sejumlah sekolah biar tahu kondisi riil di lapangan. Yang bermasalah ini, kok banyak sekolah siswa tidak dapat sekolah,” ujarnya.

Dari pantauan Komisi IV, SMPN 2 Kuta tidak sekisruh sekolah lain. Hampir semua siswa yang berada di zona itu mampu tertampung. Dari penjelasan kepala sekolah tersebut, SMPN 2 Kuta sengaja menyiapkan belasan “bangku kosong” untuk menampung siswa yang berada di dekat zona namun berada di wilayah luar Badung. “PPDB di SMPN 2 Kuta sudah cukup bagus. Tidak begitu bergejolak seperti di sekolah lain. Tetapi kami tetap imbau sekolah agar sebisa mungkin menampung siswa asal Badung yang ada di zonasi tersebut,” katanya.

Dari informasi yang didapat Komisi IV, PPDB yang justru banyak masalah terjadi di SMPN 1 Kuta. Puluhan siswa asal Kedonganan dan Jimbaran justru tidak terakomodasi di sekolah tersebut. Menyikapi hal itu, Gung Nadi (sapaan politisi asal Kerobokan ini) mengaku akan segera melakukan mediasi. Dengan begitu, siswa-siswa yang masih berada di zona sekolah itu bisa terakomodasi. “Yang banyak bermasalah itu ternyata di SMPN 1 Kuta. Di situ informasi terakhir ada puluhan siswa belum dapat SMP negeri,” terangnya.

Pihaknya menduga kisruh PPDB yang berkepanjangan ini terjadi lantaran tidak sinkronnya informasi kebijakan dari atas ke bawah hingga tingkat sekolah, lurah dan kepala lingkungan sehingga masyarakat yang anaknya dikejar waktu pendaftaran dibuat panik.

“Khusus untuk di Kuta, kita sudah suruh data sampai tanggal 5 besok. Berapa sih anak yang belum dapat di negeri,” ujarnya.

Gung Nadi mengatakan bagi yang belum tertampung wajib dapat sekolah. “Semua anak harus tertampung, tidak boleh tidak. Kalau tidak dapat di negeri harus ada solusi lain,” pintanya.

Ia pun menyayangkan masih banyak kepala sekolah, guru, dan perangkat desa yang belum paham tentang aturan baru PPDB dengan sistem zonasi ini. Banyak sekali siswa berada di zona sekolah, namun justru tidak tertampung di sekolah tersebut. “Guru, lurah dan kaling banyak yang masih bingung aturan ini. Artinya, sosialisasi di bawah sangat kurang,” tegasnya sembari berharap kedepannya pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Badung harus segera membuat kajian kebutuhan sekolah di masing-masing kecamatan. Dengan begitu, daya tampung sekolah sesuai dengan jumlah siswa per tahunnya.

Hal senaga juga disampaikan anggota Komisi IV, Luh Gede Mediastuti. Politisi asal Kuta ini sangat menyayangkan masih banyak siswa asal Kecamatan Kuta belum dapat sekolah. “Ini harus segera ada solusi. Yang jelas masih ada puluhan anak belum dapat sekolah di SMPN 1 Kuta. Ironisnya, anak-anak yang tidak diterima ini masuk zonasi sekolah itu,” katanya.

Ia pun minta kalau rombel sudah penuh, agar dibuka rombel baru sehingga tidak ada siswa yang sampai telantar tidak dapat sekolah. “Bagaimana pun mereka harus dapat sekolah. Kalau memang rombel penuh, ya buka double shift,” pinta Mediastuti.

Politisi Golkar ini  khawatir jika kisruh ini terus berlanjut, akan timbul gerakan dari orangtua murid.  “Terus terang puluhan orangtua mulai gerah dengan situasi ini. Untuk itu kami harap secepatnya ada solusi, kalau tidak jangan salahkan orangtua murid,” pungkasnya. (ad 1.242)

BAGIKAN