OJK: SIUP bukan Izin Tekan Investasi Bodong, Warga Diminta tetap Waspada  

46
Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Zulmi

Denpasar (Bisnis Bali) – Dalam upaya menekan beredar dan berkembangnya usaha yang mengatasnamakan investasi yang ternyata ilegal (bodong) beredar di lapangan, Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali Nusra kembali menegaskan kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan. OJK pun menginformasikan surat izin usaha perdagangan (SIUP) bukanlah izin untuk melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

“Aksi penipuan yang mengatasnamakan investasi masih saja ditemukan di tengah masyarakat, bahkan dengan hanya menunjukkan SIUP. Karena itu, OJK tegaskan SIUP bukan izin sehingga masyarakat tidak tertipu,” kata Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Zulmi di Renon, Selasa (4/7) kemarin.

Menurut dia, izin resmi untuk perusahaan investasi atau aktivitas investasi hanya dikeluarkan otoritas terkait apakah itu OJK, BI atau Bappetti. Untuk diketahui, terdaftar bukan berarti sudah memperoleh izin. Sudah memperoleh izin tentu sudah terdaftar.

“Itu beda artinya, kalau terdaftar untuk memperoleh izin masih perlu banyak proses yang dilihat dari SDM, teknologi, kemudian pola penghimpunan dana dan lainnya harus dipelajari terlebih dahulu untuk pemberian izin tersebut,” ujarnya.

Ditegaskan, izin mendirikan perusahaan berbeda dengan izin operasional, sehingga apabila hanya memiliki izin mendirikan usaha, namun tidak ada izin operasional seperti penghimpunan dana misalnya tentunya tidak bisa dikatakan sudah legal.

Karenanya, OJK melalui Satgas Waspada Investasi meminta masyarakat berhati-hati dalam berinvestasi. Masyarakat diminta memastikan, perusahaan investasi yang dituju legal, sebelum ikut bergabung. (dik)

BAGIKAN